BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali melakukan skorsing hingga dua kali para rapat paripurna perihal persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Skorsing dilakukan lantaran hingga hampir 2 jam lamanya menunggu kourum kehadiran anggota dewan. Rapat paripurna yang semestinya dilaksanakan pada 08.30 wita, akhirnya terlaksana pada 11.30 wita.
Dari 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin yang hadir pada rapat itu hanya dapat memenhi 30 anggota dewan dan 15 orang absensi tanpa alasan.
Pada 30 menit terakhir, Matnor Ali memutuskan untuk menskorsing. Skorsing pertama karena kehadiran anggota dewan hanya 25 orang hingga menunggu lagi skorsing kedua yakni menggenapkan agar memenuhi kuorum minimal 30 orang.
Usai memimpin rapat, Matnor mengatakan skorsing dilakukan sebagai penegakan tata tertib dalam pelaksanaan paripurna DPRD.
“Dalam tatib jelas di nomor 136 ayat 3 yakni pengambilan keputusan berupa penetapan perda, anggota dewan yang hadir harus 2/3 dan untuk dewan Banjarmasin minimal 30 orang dari 45 orang,” katanya, Jumat (7/7).
Menurut Matnor, pelaksanaan rapat juga menunggu hingga dua jam lamanya dan di tiga puluh menit terakhir diputuskan untuk memberikan skorsing tersebut.
Politisi asal Gokkar ini juga menjelaskan, jikapun tadi kehadiran anggota dewan tak memenuhi kourum, maka dapat dilakukan lagi skorsing.
“Jika sampai tiga kali maka rapat dapat ditunda hingga tiga hari kedepan. Tadi kami sudah memberikan waktu satu setengah jam lamanya padahal dalam tatib tersebut hanya 1 jam menunggu,” jelasnya.
Ia menghimbau bahwa menghadiri pentingnya anggota dewan sebagai wakil rakyat dan pengawasan LPJ Walikota. “Penting untuk diketahui seluruh anggota dewan tentang pencapaian pembangunan Pemko karena fungsi dewan adalah pengawas pembangunan,” tegasnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini menghimbau para anggota dewan agar memperhatikan absensi dan menghadiri rapat paripurna seperti LKPJ, karena rapat ini adalah penting bagi anggota dewan.
“Saya kira paripurna seperti LKPJ walikota itu tidak bisa absen semestinya, karena rapat ini penting bagi anggota dewan sebagai pengawas pembangunan,” ujarnya.
Isnaini berharap kepada anggota dewan, anggota BK termasuk pimpinan dewan sekalipun lebih disiplin karena dalam kehadiran paripurna ini merupakan bentuk dari tugas dan tanggung jawab anggota dewan sebagai pengawas dan wakil rakyat.
“Kami melihat bahwa kawan-kawan yang bisa hadir atau tanda kutib absensinya diperbaiki, termasuk tingkat pimpinan juga harus hadir karena rapat paripurna ini unsur pimpinanlah yang menjadi koordinator sehingga yang namanya menunggu harusnya tidak ada lagi,” katanya. via/ani
