JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Bimo Nandito Ariotedjo memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, terkait kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS).
Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Jampidsus, Kompleks Kejagung RI Jakarta, Senin (3/7), tepat pada pukul 13.00 WIB. Ia tampak mengenakan kaus berwarna putih dan jaket berwarna hitam.
Ia berharap, kehadirannya untuk memenuhi panggilan Penyidik Jampidsus Kejagung RI dapat membersihkan namanya.
“Saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa di proses tindaklanjut secara resmi juga, agar ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan, baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat,” katanya.
Dito menjelaskan, ia diperiksa soal tuduhan aliran dana yang ditujukan kepada dirinya terkait dugaan korupsi BTS. Ia mengaku telah memberikan klarifikasi kepada penyidik tentang tuduhan tersebut.
“Ini terkait tuduhan saya menerima Rp 27 miliar, karena tadi sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan,” ujarnya.
Ia mengaku sedianya ingin segera melakukan klarifikasi agar isu yang beredar tidak berlarut-larut. Namun, saat itu ia sedang melakukan kunker ke Berlin, Jerman, dan terhalang cuti bersama Idul Adha 1444 H saat isu tersebut mencuat ke publik.
“Hari ini saya datang dan Alhamdulillah gayung bersambut. Kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi, dan kemarin waktu kasus ini mencuat kebetulan kami sedang kunker ke Berlin dalam rangka Special Olympic. Setelah kita balik, langsung tanggal cuti nasional yang sangat panjang,” jelasnya.
Selain itu, menpora juga menyebutkan ia memiliki beban moral untuk meluruskan tuduhan tersebut. “Saya diberikan amanah oleh Pak Presiden Jokowi sebagai menteri, dan saya juga memiliki keluarga di mana saya harus meluruskan ini semua, serta mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini,” ucap Dito.
Ia juga menyatakan siap berjuang untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat. “Saya berjanji, saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya. Itu saya pahami, saya terima, yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan, Dito sedianya dijadwalkan tiba pada pukul 09.00 WIB, tetapi meminta pemindahan jadwal karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.
“Sehingga beliau (Dito Ariotedjo) hadir tepat waktu pada pukul 13.00 WIB, hari ini,” katanya beberapa saat setelah Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Jampidsus.
Ia menjelaskan, menpora dipanggil Kejagung RI dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS, dan infrastruktur pendukung Kominfo Periode 2020-2022.
Pemeriksaan terhadap Dito, lanjut dia, merupakan pengembangan dari hasil berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan terdakwa dalam perkara ini, yakni Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitechmedia Synergy pada 22 Mei 2023.
“Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi yang sudah dibacakan, terkait dengan tersangka atau yang sekarang menjadi terdakwa: IH,” jelas Ketut.
Transparan
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Kuntadi menyebutkan, Menpora Dito Ariotedjo memberikan jawaban yang transparan saat diperiksa tim penyidik.
“Yang bersangkutan kami periksa sejak pukul 13.00 hingga 15.00 WIB dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan di jawab dengan baik dan transparan,” katanya.
Ia menjelaskan Tim Penyidik Jampidsus Kejagung RI melakukan pemanggilan terhadap Dito untuk mencari titik terang terkait tuduhan aliran dana kepada yang bersangkutan soal kasus dugaan korupsi BTS.
“Dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, beredar isu tentang adanya aliran dana,” ucapnya.
Kuntadi mengatakan, jika isu aliran dana yang beredar itu benar, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ‘tempus’ pidana korupsi BTS.
“Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti, itu di luar ‘tempus’ peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 telah selesai secara tempus.
“Selanjutnya, terinformasi dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan terhadap upaya untuk mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut tampak jelas peristiwa ini tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang menyangkut Proyek BTS Paket 1 sampai 5,” pungkasnya. ant
