BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp11,79 triliun atau sekitar 37,67 persen dari pagu.
“Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,8 triliun dan belanja Transper ke Daerah (TKD) sekitar Rp8,97 triliun,” ujarnya pada media briefing realisasi APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Senin (26/6).
Syafriadi mengakui apabila dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 25,30 persen yang disebabkan oleh peningkatan belanja barang untuk keperluan
persiapan Pemilu dan juga pembayaran atas Dana Bagi Hasil yang telah dilakukan untuk wilayah Kalsel.
Realisasi yang meningkat tersebut diharapkan menjadi stimulus ekonomi di wilayah Kalsel.
Kinerja APBD wilayah Kalsel yang digambarkan dari sisi penerimaan daerah, pada posisi 31 Mei 2023 paling besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp8,977 triliun dari total pendapatan Rp11,303 triliun.
Dia menjelaskan pendapatan transfer yang diterima oleh
Pemda di Kalsel dan telah disalurkan hingga Mei 2023 paling besar berasal dari Dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp4,313 triliun dan Dana alokasi umum (DAU) Rp3,042 triliun.
Menyinggung realisasi pendapatan negara sampai 31 Mei 2023, Syafriadi menyebutkan, total pendapatan negara tercatat Rp11,63 triliun dari target sebesar Rp17,71 triliun atau sekitar
65,68 persen.
Dia mengakui, kontribusi terbesar dari pendapatan negara di Kalsel hingga 31 Mei 2023 tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh.
Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 66,68 persen, hal tersebut menggambarkan telah terjadi peningkatan kegiatan perekonomian di Kalsel pada tahun ini.
Selanjutnya pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 34,92 persen.
Hal tersebut disebabkan peningkatan penerimaan PNBP di sektor
transportasi sejalan dengan kebijakan cuti bersama serta sektor pendidikan terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Dalam kesempatan itu, Syafriadi juga mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel hingga Mei 2023 telah terealisasi mencapai Rp2,313 triliun atau sebesar 20,46 persen dari total pendapatan daerah.
Realisasi PAD sebesar 32,92 persen dari target ini ini paling besar disumbang oleh pajak daerah. PAD di Kalsel mengalami kenaikan dari tahun lalu, hal itu menunjukkan Pemda di Kalsel terus mendorong PAD untuk memperkuat pendanaan serta mewujudkan kemandirian fiskal.
Sedangkan dari sisi belanja daerah, sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi belanja baru sebesar 26,12 persen atau sebesar Rp8,365 triliun.
Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi
berada pada pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 37,71 persen disusul urutan kedua ada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 28,41 persen.
Belanja modal hingga Mei 2023 ini terealisasi 12,69 persen dari pagu dan tergolong kecil, namun demikian capaian ini lebih tinggi 97,38 persen dari tahun lalu. ani
