BANJARMASIN – Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan bank/lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait penyaluran KUR.
Rakor tersebut juga sekaligus pemberian penghargaan kepada bank penyalur serta pemerintah daerah terbaik dalam pelaksanaan penyaluran KUR.
Rapat kordinasi dihadiri oleh Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, Wakil Bupati Banjar, H Said Idrus Al-Habsyie, Kepala
Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo dan Deputi Pengawasan OJK Regional 9, Azofa.
Selain itu, pimpinan dari bank dan LKBB penyalur serta perwakilan dinas pengampu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kalsel.
Capaian penyaluran KUR di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp5,57 triliun, sedangkan tahun 2023 dengan target penyaluran Rp6,56 triliun baru mencapai Rp1,89 triliun sehingga masih perlu kerja keras untuk merealisasikan KUR itu.
“Kita perlu bersinergi untuk menggenjot dan mempercepat penyaluran KUR di Kalsel pada sisa waktu satu semester lagi diharapkan sinergi yang lebih baik antara pemangku kepentingan dalam mencapai target penyaluran tahun 2023,” katanya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi pada rapat koordinasi tersebut mengucapkan terima kasih atas peran aktif perbankan dan pemerintah daerah dalam penyaluran KUR di Kalimantan Selatan.
Syafriadi mengakui, peran aktif bank adalah sebagai ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan KUR sebagai modal usaha. Pemerintah daerah berperan dalam melakukan input debitur potensial KUR ke dalam aplikasi SIKP. Pemerintah daerah juga dapat memberikan program subsidi tambahan bunga KUR seperti yang telah dilakukan oleh 6 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan juga berupaya memberi dukungan terhadap penyaluran KUR dengan membentuk Tim Pemantau, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan Pemprov Kalsel senantiasa mendukung penyaluran KUR dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala kepada pemerintah daerah.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rapat koordinasi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah terbaik yang mendukung penyaluran KUR.
Dengan kriteria pemanfaatan aplikasi SIKP dan adanya pogram subsidi bunga dari pemerintah daerah, kota Banjarbaru meraih peringkat pertama sementara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin menempati peringkat kedua dan ketiga.
Untuk kategori penyalur terbaik dengan kriteria nominal penyaluran, capaian target dan sebaran penyaluran, maka BRI menempati peringkat pertama disusul BNI dan Bank Mandiri di
peringkat kedua dan ketiga.
Kedepannya diharapkan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha dapat mengakses KUR melalui perbankan dan LKBB.
KUR menjadi dukungan nyata pemerintah untuk pengembangan UMKM dan masyarakat yang sedang atau sudah pernah menerima pembiayaan KUR diharapkan dapat berkembang usaha nya dan menyebarluaskan
kemudahan dalam mangakses KUR kepada lingkungan sekitarnya.
Penyalur KUR sebagai ujung tombak dari program ini diharapkan agar lebih masif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Semoga target penyaluran di Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat dicapai dan peran pemerintah daerah juga tidak kalah penting, dengan melakukan input data usaha masyarakat sebagai calon debitur potensial pada aplikasi SIKP sudah membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan KUR.
Diharapakan juga seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat mengadopsi program pendukung KUR dari daerah lain yang sudah melaksanakan sebelumnya. ril/ani
