YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan kabupaten/kota dapat meraih kategori digital dalam capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP).
Saat ini, baru terdapat lima pemda yang tergolong dalam kategori digital, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara (HSU), dan Tanah Laut.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Hj Raudatul Jannah, saat membuka workshop pendampingan pengisian survei Indeks ETDP Semester I Tahun 2023 di Yogyakrata, Senin (19/6) pagi.
“Harus menjadi perhatian kita bersama agar ada peningkatan indeks elektronifikasi transaksi, dan diharapkan pada semester I dan II 2 Tahun 2023 dapat meraih pada kategori/level digital dengan score 80-100, yang akan dijadikan salah satu variabel penilaian evaluasi kinerja tahunan (championship) TP2DD,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan kanal pembayaran digital di kabupaten/kota se-Kalsel dapat ditingkatkan berkerja sama dengan platform digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang akan berdampak signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menekankan, kepada Bank Kalsel selaku bank pengelola rekening umum kas daerah (RKUD) agar dapat memberikan dukungan dalam percepatan dan perluasan ETPD di Kalsel melalui penciptaan ekosistem digital yang lebih luas dan masif, serta dapat menyajikan data yang valid untuk penginputan di sistem informasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (SIP2DD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan tersebut, istri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang telah menginisiasi workshop ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Kalsel Robi Ariadi, Narasumber Analis Bank Indonesia Novan Permana, Kabag Digital Banking Bank Kalsel Putri Maya Sari, serta tamu undangan lainnya. adp
