JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin didampingi Sekdaprov, Roy Rizali Anwar turut dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel tahun 2023-2042 yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Jumat (12/5).
Kehadiran Paman Birin dalam Rakor ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Pemprov Kalsel dalam perencanaan tata ruang yang akan menjadi landasan penting pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai 20 tahun kedepan.
Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Syaripuddin dan para pimpinan daerah kabupaten/kota se-Kalsel serta Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.
Pemaparan Dokumen Revisi RTRW Provinsi Kalsel disampaikan langsung Paman Birin yang diawali tentang tujuh isu strategis yakni Restorasi Ekologis, Pariwisata Berbasis Alam, Produktivitas Berkelanjutan, Hilirisasi Industri, Konektivitas Multimoda Pantai Timur, Hijau Metropolitan Banjarbakula dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pedesaan.
Disebutkan, tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar kabupaten/kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.
Sejumlah perencanaan penting yang dituangkan dalam Revisi RTRW ini antara lain, jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan dan Bendungan Riam Kiwa.
Selanjutnya, pada rencana Pola Ruang Provinsi Kalsel terdapat Zona lindung dengan luasan sebesar 17 persen dari luasan total wilayah dengan dominasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan Lindung).
Sedangkan untuk Zona budidaya dengan luasan sebesar 83 persen dari luasan total wilayah didominasi oleh kawasan perikanan dan pertanian.
“Guna dapat memperkaya kandungan yang terdapat dalam dokumen Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini, besar harapan kami agar para perwakilan dari kementerian dan lembaga lintas sektor yang berhadir pada hari ini dapat memberikan saran dan masukan-masukan,” kata Paman Birin.
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menambahkan, dokumen Revisi RTRW ini krusial untuk segera diselesaikan agar dapat memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah serta memberikan kemudahan berusaha di Kalsel agar ruang-ruang di Provinsi Kalsel dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusunya di Provinsi Kalsel.
Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor ini pula para pimpinan dari Kabupaten/Kota menyampaikan kesepakatan dan dukungan terhadap substansi muatan di dalam dokumen Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat Koordinasi Lintas Sektor ini dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan-masukan dari dari seluruh sektor baik lembaga/kementerian dan daerah serta mensinkronisasikan seluruh program kegiatan dan menyempurnakan muatan di dalam Dokumen Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah sesi paparan, dilanjutkan dengan Diskusi Teknis dan penyampaian masukan dari Kementerian/Lembaga/Badan yang dipimpin Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Ibu Rahma Julianti, ST, MSc dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT serta didampingi sejumlah kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan menyatakan komitmen untuk mengakomodir segala masukan dan perbaikan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga dengan melaksanakan pembahasan pasca lintas sektor yang akan dilaksanakan pada Senin, 15-Mei 2023. sal/adpim/ani
