BANJARMASIN – Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, ungkap dia, pemerintah pusat mengeluarkan data terbaru untuk miskin ekstrim di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK.
“Sedangkan, data yang dipegang Pemko Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut,” ucapnya di Banjarmasin, Selasa (25/4).
Menurut Dolly, penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh pemerintah kota, utamanya menelusuri selisih data dari pusat yang cukup banyak itu.
Namun, lanjut dia, hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK).
“Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data by name by adress, bisa Ahmad, bisa Akhmad,” paparnya.
Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrem di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan.
Untuk lebih memperjelas data tersebut, ucap Dolly, maka selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat.
“Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS,” ujarnya.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha.
Pemko Banjarmasin memiliki program penciptaan wira usaha baru, ini sebagi upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja.
“Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrim pasca pandemi COVD-19 cukup banyak disalurkan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrim di kota ini bisa turun signifikan,” demikian Dolly Syahbana. ant
