BANJARMASIN – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup memediasi untuk mencari solusi masalah warga masyarakat Kecamatan Jajangkit Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Dalam pertemuan di “Rumah Banjar” (Gedung DPRD Kalsel) yang dipimpin Sekretaris Komisi III H Gusti Abidinsyah hingga Kamis sore terungkap, masalah warga Jajangkit Batola tidak bisa lagi bercocok tanam, karena dugaan terdampak dari perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan perkiraan selain faktor curah hujan yang tinggi, warga Jajangkit tidak bisa lagi bercocok tanam sejak tiga tahun terakhir juga dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit PT PALMINA dan PT Putra Bangun Bersama (PBB) yang merupakan satu manajemen perusahaan.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit “menabat” (membendung) sebagian sungai sehingga genangan air jadi tinggi dan menggenangi persawahan mengakibatkan warga masyarakat tidak bisa bercocok tanam.
Oleh karenanya salah satu solusi mengatasi persoalan warga Jajangkit yang tidak bisa bercocok tanam tersebut membuka kembali saluran sungai yang perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut bendung.
“Saya minta dalam satu – dua hari ini atau paling lama sepekan aliran sungai yang dibendung tersebut dibuka kembali sesuai perjanjian awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut,” ujar Gt Abidinsyah.
“Kemudian baru penelitian untuk penanganan jangka panjang serta pembentukan Tim dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan kajian,” lanjut mantan pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar Kalsel itu.
Selain instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, juga hadir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut serta Camat Jajangkit bersama beberapa kepala desa dan masyarakat Jajangkit.
Sebelum kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, usaha bercocok tanam warga tani masyarakat setempat relatif tidak masalah.
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel Kisworo menduga, persoalan warga masyarakat Jajangkit tidak cuma ketinggian air yang menggenang, tapi juga terkait lingkungan.
“Apakah air dari perkebunan kelapa sawit itu terbebas pencemaran pestisida serta limbah bahan berkimia lainnya. Semua itu perlu juga penelitian guna mengurangi risiko yang warga masyarakat alami,” kata Kisworo. ant
