Oleh :Hamidulloh Ibda (Dosen dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung)
Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyukseskan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Bahkan, sejumlah perguruan tinggi mengembangkannya menjadi Catur Dharma dengan ditambahkan kecirian di masing-masing. Semua program MBKM melalui kegiatan Tri Dharma diharapkan tidak sekadar teoretis, laiknya menara gading yang tidak menyentuh akar rumput, namun harus dirasakan secara praktis oleh masyarakat baik itu karya dosen maupun mahasiswa.
Kemdikbudristek sejak 2020 menggagas MBKM, yaitu sebuah program yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja (Kemdikbudristek, 2020). MBKM menjadi bagian dari Merdeka Belajar untuk merespon sejumlah problem besar seperti pengangguran, rendahnya mutu pendidikan, dan kebermanfaatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Meski awalnya banyak resistensi, namun realitasnya MBKM terus berjalan hingga 23 episode. Dari gerakan Merdeka Belajar tersebut Indonesia memiliki keunggulan di panggung global dengan memprioritaskan pembelajaran berbasis proyek dan termasuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, bentuk kegiatan pembelajaran di kampus dalam program MBKM yang dapat dilakukan di luar Program Studi yaitu Pertukaran Pelajar, Magang atau Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Sedangkan lima program utama MBKM oleh Kemendikbudristek meliputi Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, dan Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). Tidak semua perguruan tinggi bisa mengakses program tersebut sehingga mereka berperan dan mengembangkan MBKM secara mandiri berdasarkan inovasi dan kearifan lokal masing-masing.
Praktik Baik MBKM
Sejak tahun 2020, program MBKM sangat dirasakan kebermanfaataannya bagi kampus yang membuka Program Studi akademik maupun vokasi. Apalagi, dari 23 episode Merdeka Belajar, 9 episode fokus pada transformasi pendidikan tinggi. Selain memberikan kesempatan magang industri dan magang profesi, kebebasan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar Program Studi lain, kampus juga merasakan manfaatnya untuk menyinkronkan seluruh sistem Tri Dharma Perguruan Tinggi ke dalam dunia kerja dan dunia sosial masyarakat.
Seperti contoh Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang mengembangkan Paradigma Keilmuan Integrasi-Kolaborasi, Integration of Science, Takatuful Ulum yang mengintegrasikan ilmu-ilmu umum, Islam, Aswaja dan MBKM untuk mencapai profil lulusan yang paripurna berkarakter sesuai Profil Pelajar Pancasila. Hal itu sudah terimplementasikan sejak 2021 ke dalam kurikulum, pendidikan-pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sebagai implementasi MBKM, INISNU Temanggung dan AKPER Alkautsar telah melakukan praktik baik secara mandiri sebagai kampus penggerak pencegahan pernikahan anak dan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan praktik baik tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy bersama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menetapkan INISNU Temanggung dan AKPER Alkautsar sebagai “Kampus Penggerak Pencegahan Perwakinan Anak dan Penurunan Stunting”. Hal itu terungkap dalam kegiatan Pengukuhan Kader dan Penandatanganan Komitmen Kampus Penggerak Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting pada 8 November 2022 lalu. Praktik baik MBKM melalui kampus penggerak pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting sangat dirasakan kebermanfaatannya bagi semua elemen. Tidak hanya Kemdikbudristek, namun juga Kemenko PMK, Kementerian Agama, BKKN, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.
Praktik baik tersebut tidak berhenti setelah pengukuhan. Namun pengukuhan tersebut menjadi awal untuk menyukseskan MBKM tanpa terbatas program kerja. Sebab, MBKM hakikatnya tidak hanya berurusan pada mutu pendidikan pada aspek kompetensi, literasi, numerasi, sains, karakter, namun juga kesehatan dan kesiapan remaja untuk menikah, dan penyiapan generasi muda yang sehat, hebat, dan tidak terkena stunting untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045 sebagai bonus demografi. Sangat tidak mungkin lahir generasi berkualitas jika ibunya tidak berkualitas secara biologis maupun ideologis.
Di Jawa Tengah sendiri, masalah pernikahan dini dan stunting masih tinggi. Data Pengadilan Tinggi Agama (2022) menyebut angka dispensasi perkawinan anak di Jateng mencapai 14.072 anak pada 2021 dan pada 2022 menjadi 11.392 anak. Sedangkan angka stunting mengacu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (2022), prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022, dan Jateng mencapai 20,8%. Masalah ini merupakan tugas perguruan tinggi untuk hadir mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat, karena awal terjadinya stunting adalah karena faktor ketidaksiapan ibu dari sisi mental, material, dan spiritual.
Riset dan PkM berbasis Pemberdayaan
Praktik baik yang dilakukan INISNU sudah berjalan sebelum MBKM diluncurkan, yaitu sudah digagas sejak 2018. Sejumlah program dilaksanakan dengan beberapa inovasi dan formula. Pertama, penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal yang hadir sesuai relevansi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kerja mahasiswa. Hal itu terwujud melalui berbagai integrasi riset dan PkM ke dalam perkuliahan sehingga muncul proyek kemanusiaan, magang industri dan profesi, serta pelibatan praktisi mengajar sesuai kepakarannya, seperti pelibatan pengusaha, pimpinan lembaga keuangan, pengembang TIK, kepala sekolah, jurnalis, sastrawan, penulis hingga birokrat.
Kedua, penguatan riset berbasis trans disiplin keilmuan dosen dan mahasiswa. Hal ini merupakan wujud Merdeka Belajar yang menyinkronkan antara keilmuan dengan dunia usaha, dunia industri, dan sosial masyarakat. Ketiga, penguatan PkM melalui KKN Tematik berbasis riset. Hal itu diawali dengan penyusunan roadmap penelitian sesuai body knowledge Program Studi. Semua dosen dan mahasiswa ditetapkan sebagai penggerak lapangan untuk memberikan pemahaman kepada remaja, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk bersama-sama menyukseskan proyek KKN Tematik. Mahasiswa juga harus melakukan PkM berbasis riset, tidak sekadar “keinginan”. Pada tahap awal, mereka melakukan analisis kebutuhan, observasi lapangan sebagai dasar penyusunan proposal dan program. Setelah itu diseminarkan di hadapan reviewer internal dan eksternal dari unsur akademisi dan pemerintah seperti kepala dinas dan camat. Setelah revisi, mahasiswa baru diterjunkan di lapangan sesuai tema KKN yang ditentukan.
Keempat, KKM Tematik berbasis pemberdayaan. Mahasiswa wajib melakukan KKN Tematik berbasis pemberdayaan dengan memilih metode pemberdayaan khusus seperti Asset Based Communities Development (ABCD), Participatory Action Research (PAR), Rapid Rural Appraisal (RRA), Community Organization/Community Development (CO/CD), Case Based Reasoning (CBR), dan lainnya yang khusus diterapkan dalam pengembangan masyarakat. Pemberdayaan tersebut lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat, sedangkan mahasiswa hanya sebagai fasilitator dan katalisator.
Beberapa tema KKN sejak 2020 yang sukses dilaksanakan fokus pada pencegahan pernikahan dini dan penurunan stunting. Dari pemberdayaan itu lahirlah program inisiatif dan pengembangan dari masyarakat dan pemerintah seperti pencegahan pernikahan anak melalui Jo Kawin Bocah, Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), pencegahan, penanganan, penurunan stunting, senam sehat anti-stunting, kader penggerak anti-stunting, dan pengembangan aplikasi deteksi stunting sesuai kebutuhan masyarakat.
Semua praktik baik tersebut menjadi bagian dari implementasi MBKM yang dilaksanakan secara mandiri melalui KKN Tematik dan proyek kemanusiaan. Kebermanfaatannya tidak sekadar dirasakan mahasiswa, namun juga pemerintah dan masyarakat secara luas. Bahkan, berkat gerakan yang diinisiasi INISNU dan AKPER tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Desember 2022 mendapatkan penghargaan Inovative Goverment Award (IGA) 2022 sebagai kabupaten paling inovatif di Indonesia dari 500 kabupaten / kota di seluruh Indonesia di bidang inovasi dan layanan yang dilakukan oleh masyarakat dan akademisi.
Maka sudah saatnya semua perguruan tinggi berlomba-lomba dan bergerak bersama mewujudkan MBKM sesuai inovasi, kekayaan dan kearifan lokal masing-masing. Dalam konteks ini, Merdeka Belajar memang bukan segalanya, namun pencegahan nikah anak dan penurunan stunting untuk menyiapkan generasi emas bisa berawal dari sana. Jika bukan kita yang menyukseskan Merdeka Belajar, lalu siapa lagi?
