BANJARMASIN – Faham khilafah secara resmi dilarang di Indonesia, namun masih ada yang secara diam-diam menyusupkan ajaran itu di tengah masyarakat.
Hal itu diakui Camat Cerbon, Kabupaten Barito Kuala,Hasbian Noor pada saat mengikuti Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang dilaksanakan anggota DPRD Kalimantan Selatan, DR.H.Karlie Hanafi Kalianda, SH.MH.
Selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Cerbon, Hasbian mengakui pihaknya terus mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Contohnya sepert aliran-aliran tertentu yang secara tidak sadar menyusup, masuk dan diikuti masyarakat,” ujarnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola, Rabu (29/3).
Ternyata, katanya melanjutkan, ujung-ujungnya faham tersebut mengarah pada ajaran sesat, seperti faham khilafah. “Faham khilafah ini sangat berbahaya, bila tidak segera ditindak, bisa memecah belah masyarakat, antara lain dengan timbulnya kubu-kubuan,”jelasnya.
Karena itu kegiatan Sosialisasii Wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila yang telah dilaksanakan anggota DPRD Kalsel, Dr.H. Karli Hanafi Kalianda, SH.MH sangat bermanfaat sekali.
Sebelumnya saat melakukan sosialisasi di Kecamatan Cerbon, Karlie Hanafi mengatakan memudarnya penerapan dan pemahaman Pancasila bangsa Indonesia masa kini terlihat dari berbagai konflik berbasis intoleransi agama atau budaya yang semakin kerap bermunculan di daerah seluruh Indonesia.
Menurut Karlie, gerakan-gerakan radikal-ekstrem-terorisme, salah satunya faham khilafah, bisa terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: mentalitas yang tidak stabil sehingga ingin mencari hal baru, ketimpangan ekonomi yang kian hari kian melebar, persoalan budaya yang dianggap harus dirombak secara radikal , serta wawasan keilmuan keagamaan yang kurang.
“Hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bisa menangkal , gerakan-gerakan radikal-ekstrem-terorisme,” jelas Karlie.
“Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila dari Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga memiliki dasar yang kuat dan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melawan paham radikalisme maupun terorisme,” tambah Karlie.
Sedangkan Staf Ahli DPRD Kalsel, H.Puar Junaidi, S.Sos, SH,MH dalam paparannya selaku nara sumber antara lain mengatakan langkah-langkah yang disarankan adalah membiasakan dan menyerukan pandangan yang menghargai, menghormati, terbuka, dan moderat, memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
Menurut Puar, radikalisme maupun terorisme bertentangan dengan Pancasila karena paham ini tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan yang maha esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan, radikalisme juga termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan.
“Gerakan radikalisme maupun terorisme juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” tambah Puar.
Komponen masyarakat itu harus saling bahu membahu, bekerja sama untuk menegakkan Pancasila sebagai benteng agar terhindar dai pengaruh radikalisme maupun terorisme.rds
