BANJARMASIN – Jumlah angka kemiskinan ekstrem di Banjarmasin telah di data ulang, dan akan menjadi fokus prioritas dalam penyaluran bantuan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin Dolly Syahbana mengatakan, dalam pendataan ulang yang dilakukan, kemiskinan ekstrem di Banjarmasin telah mendapatkan angka pastinya.
“Jadi setelah penyandingan antara data Kemenko PMK dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin, didapatkan jumlah sekitar 5.000 orang yang masuk kedalam golongan miskin ekstrem,” ucapnya, Rabu (22/3) lalu, seperti dikutip jejakrekam.com.
Dolly mengklaim, data ini menurun dari yang sebelumnya berjumlah 8.000 orang. Penyebabnya, karena ada data yang tidak memiliki NIK serta memiliki NIK double.
“Pendataan ini sudah klop hasilnya, dalam waktu dekat kami akan membuatkan SK terkait penduduk dengan kemiskinan ekstrem ini,” ungkapnya.
Dari SK itu nantinya yang menjadi acuan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Banjarmasin, dengan target di 2024 menjadi 0 persen untuk masyarakat yang miskin ekstrem.
“Nantinya kami juga akan bekerja bersama dengan berbagai dinas dan beberapa yang terlibat nantinya ada Dinsos sendiri, Bappeda Litbang, Dinkes, BPKPAD serta lainnya dalam menangani permasalahan miskin ekstrem ini,” jelasnya.
Dan dari data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 bertahan di angka 4,89 persen dengan total 34.839 jiwa, sedangkan di tahun 2022 turun menjadi dan 4,74 persen dengan total 34.009 jiwa.
Dolly menjelaskan, akan ada beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan ini, seperti di tahun yang lalu ada Rp 3,6 miliar yang dikeluarkan untuk program Beras Kota untuk warga miskin, yang tidak mendapatkan BPNT dan PKH.
“Kemudian ada program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk warga miskin sebanyak 124 unit dengan anggaran Rp 2,9 miliar,” tuturnya.
Serta pihaknya juga menganggarkan hampir Rp 5 miliar untuk menurunkan inflasi dalam program bantuan bantuan inflasi kepada 3 sektor. “Di mana Rp 4 miliar diberikan untuk mendukung UMKM, Rp 258 juta untuk petani dan perikanan, serta Rp 389 juta di sektor transportasi,” pungkasnya. jjr
