MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie sampaikan terima kasih kepada pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjar periode 2018 – 2022 yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan berharap mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.
Hal tersebut diungkapkannya saat silaturahmi pemerintah daerah dengan Pengurus PMI Kabupaten Banjar sekaligus persiapan musyawarah, guna pemilihan ketua dan pengurus periode selanjutnya di Aula Barakat Martapura, belum lama tadi.
“Alhamdulillah, sejak ulun (saya) menjabat jadi wakil bupati, rumah berdekatan dengan markas PMI, ulun sering melihat mendengar bunyi sirine, walaupun hanya di balik tembok memantau. Tidak mengenal hujan, tidak mengenal lelah, tidak mengenal panas, begitu ada musibah langsung berbunyi, bukan main,” ucapnya.
Habib Idrus Al Habsyie menjelaskan, kepengurusan PMI Kabupaten Banjar telah berakhir tahun 2022 dan belum dilakukan musyawarah kabupaten untuk kepengurusan baru.
Menurutnya, kepengurusan sangat penting untuk kelangsungan PMI dimasa yang akan datang. Karena untuk pencairan dana hibah diantaranya harus melampirkan SK kepengurusan yang masih berlaku.
“Jika ini tidak ditindaklanjuti maka akan berakibat patal pada pendanaan dan kelangsungan PMI. Saya berharap dalam pertemuan ini bisa terbentuk kepanitiaan musyawarah, dengan melibatkan semua unsur terkait yang akan bertugas melakukan persiapan pemilihan pengurus secara terbuka,” katanya.
Ia juga meminta kepada PMI bersama SKPD terkait terus berupaya, bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama, bahu membahu untuk melaksanakan kepalangmerahan.
Pengurangan risiko bencana dan adaptasi, perubahan iklim, kesehatan, penyelamatan dan pertolongan pertama berbasis masyarakat donor danar dan kegiatan lain dengan memberdayakan potensi yang ada.
Ketua PMI Kabupaten Banjar Sunarto mengatakan, meskipun kepengurusan sudah berakhir dan belum melakukan musyawarah kabupaten, kegiatan PMI untuk kemanusian terus berjalan guna membantu masyarakat.
Dana hibah sebagai anggaran kegiatan selalu dipertanggungjawabkan dan disampaikan tepat waktu. Sementara belum terbentuknya kepengurusan baru juga disebabkan menunggu kepengurusan di tingkat provinsi ditetapkan dan baru saja dilakukan pelantikan oleh pihak pusat.
“ Dengan persiapan musyawarah hari ini, setidaknya akan terbentuk panitia, paling tidak sebelum bulan Ramadan ini sudah ada kepengurusan yang baru periode 2023 – 2028” harapnya. dio/rds
