BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan siap perjuangkan realisasi anggaran Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di banua ini.
Pasalnya, hingga sampai saat ini Balai Pengawasan Ketenagakerjaan masih minim fasilitas seperti mobil operasional dan anggaran untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Muhammad Lutfi Saifuddin berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada APBD Perubahan tahun 2023.
“Pengawasan terhadap sejumlah perusahaan yang ada di Kalsel tidak berjalan dengan optimal,” ujar Lutfi di Banjarmasin, Rabu (15/3).
Lutfi menjelaskan hal tersebut disebabkan jumlah tenaga pengawas yang sangat sedikit, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada
“Bukan hanya dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya tidak ada dan juga program- program tidak dipenuhi akibat anggaran belum memadai,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan Balai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Kalsel hampir semuanya tidak mempunyai mobil operasional dan rata-rata hanya hanya dibantu tenaga pengawas banyak 10 orang.
Lanjut, jumlah perusahaan seperti di Kota Banjarmasin lebih dari 3000 dan Tanah Bumbu 1500. Sedangkan tenaga Pengawasan hanya 10 orang tanpa mobil operasional dan uang operasional.
“Menurut saya bisa dikatakan tidak ada pengawasan kami minta Dinas Ketenagakerjaan segera menyusun program dan anggaran terkait sistem pengawasan kita dan kami minta mereka nanti menyajikan dalam memaparkan presentasikannya, “ tambahnya.
Adapun Dinas Ketenagakerjaan diberikan waktu selama satu bulan ini untuk menyusun, sehingga Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangkan dalam anggaran perubahan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Komisi IV DPRD Kalsel bakal memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk pengawasan,” ucapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Irfan Sayuti membenarkan hal tersebut terkait Balai Pengawasan yang utama mobil perlu transportasi.
“ Kalau didukung oleh Komisi IV DPRD Kalsel perlu mobil memadai doubel kabin,” ujarnya.
Sekarang ini perusahaan yang ada di Kalsel 10 ribu lebih yang terdaftar di wajib lapor, jadi sangat tidak memadai dengan jumlah tenaga Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.rds
