BANJARMASIN – Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berperan penting dalam membangun basis ekonomi yang kuat.
Pesan itu mengemuka dari Musyawarah Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren ( HEBITREN) yang digelar Bank Indonesia Kalsel di Hotel Fugo, Banjarmasin, Selasa (28/2).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Kalsel Wahyu Pratomo menyatakan, pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.
“BI telah menyertakan peran pesantren dalam salah satu pilar cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu penguatan ekonomi syariah melalui program peningkatan kelembagaan yang salah satunya melalui kemandirian ekonomi pesantren,” ujar Wahyu.
Oleh karena itu, BI secara konsisten dan inovatif terus bersinergi dengan pemangku kepentingan ekonomi dan syariah di Kalsel, antara lain Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pondok Pesantren, dan Perbankan Syariah, guna membangun rantai nilai halal (halal value chain) melalui pengembangan industri halal di sisi input, produksi, proses produksi, dan pemasaran.
Wakil Ketua Umum HEBITREN Kalsel K.H. M. Abdul Hamid yang hadir pada musyawarah menyampaikan apresiasi kepada BI atas upaya memajukan kemandirian ekonomi bisnis pesantren. Ia pun berharap basis ekonomi pesantren semakin kuat di masa depan.
“Hari ini, musyawarah kerja HEBITREN tahun 2023 telah terlaksana. Ke depan, kami yakin sinergi antara BI bersama Kemenag, BAZNAS, BWI dan Perbankan Syariah akan menguatkan basis ekosistem bisnis pesantren,” kata Abdul.
Musyawarah HEBITREN Kalsel 2023 turut menghadirkan narasumber ahli, yakni Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Dr H Muhammad Tambrin, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalsel Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM., Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kalsel Rizqy Khairunnisa, SE., ME., dan Manajer Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin Yudhi Irawan.
Kebijakan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (eksyar) BI merupakan bagian dari bauran kebijakan BI, dan termasuk sebagai bentuk respons kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. rds
