JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas merespons isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun, yang disebut habis untuk rapat dan studi banding.
Menurutnya, tidak semua anggaran dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
“Jadi begini, setelah kita pilah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel,” tutur Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1), seperti dikutip cnnindonesia.com.
“Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” imbuhnya.
Anas menegaskan, arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Dia pun memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya,” imbuhnya.
Anas menjelaskan, pernyataan mengenai anggaran kemiskinan itu disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian/lembaga dan Pemda.
Ia menambahkan, saat itu konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Ketika itu Anas memaparkan logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan,” katanya.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” lanjut Anas.
Ia mengatakan, ada pula pemda yang ingin mengurangi stunting, namun kegiatan hanya sosialisasi gizi tanpa mengalokasikan untuk pembelian makanan untuk bayi.
Sebelumnya, pernyataan Anas yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding menuai kritik, termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan DPR. web
