Oleh : Eddy Erwan Nopianoor (Statistisi Madya BPS Banjar)
Data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga bahkan nilainya melebihi minyak merupakan penegasan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam sebuah kesempatan. Data merupakan sumber daya baru karena berpotensi menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar. Apalagi di saat Indonesia berupaya untuk bangkit dari hantaman krisis karena covid-19, peranan data menjadi hal yang sangat vital.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data statistik resmi pemerintah mempunyai peranan yang sangat krusial. Beragam jenis data yang dihasilkan seperti data sosial, ekonomi, demografi dan yang lainnya menjadikan BPS sebagai lembaga yang sangat kuat. Visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas Indonesia maju berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.
Pandemi covid telah menimbulkan krisis multi dimensi, bukan hanya kesehatan namun ekonomi dan sektor lainnya juga terdampak. Dalam kondisi ini terlihat data mempunyai peran yang sangat penting bukan hanya saat penanganan krisis namun juga pasca pandemi. Tersedianya data yang akurat dilengkapi dengan analisis yang baik terbukti mampu membantu menanggulangi penularan virus covid, sekaligus menyiapkan masyarakat menyambut New Normal melalui Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Data bukan hanya bersumber dari statistik resmi, namun dewasa ini pemanfaatan big data sangat membantu dalam mengatasi penyebaran virus covid-19. Kemampuan ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi rencana lebih lanjut yang dikembangkan oleh pemerintah. Big data yang salah satunya bersumber dari media sosial tidak bisa menggantikan statistik resmi namun bisa menjadi pelengkap untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date ketika statistik resmi butuh jeda lebih lama.
Kasus Covid-19 seolah memberikan sinyal kuat bagi BPS untuk melakukan terobosan pengembangan metode statistik diluar metode konvensional yang dilakukan saat ini. Terobosan itu misalnya dengan memanfaatkan big data yang belakangan ini semakin luas penggunaannya di berbagai bidang kehidupan manusia. Big data yang diidentifikasi dari volumenya yang besar, kecepatan produksi dan perubahannya, serta variasinya yang sangat beragam dihasilkan melalui pencatatan administrasi berbagai lembaga pemerintah atau swasta. Bahkan beberapa sumber data juga bisa berupa transaksi komersial seperti kartu kredit atau transaksi online, data jaringan sensorik seperti citra satelit, data tracking melalui GPS atau telepon seluler, data perilaku dalam akses internet, maupun data opini di media sosial.
BPS sudah mulai menggunakan big data untuk statistik resmi (official statistics) pada Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dengan penggunaan Statistical Business Register (SBR), penggunaan mobile positioning data (MPD) untuk statistik pariwisata dan statistik mobilitas yang diketahui memberikan data yang lebih berkualitas. Selain itu juga dirasakan manfaat data kerangka sampel area yang fenomenal karena melahirkan revolusi data pangan di Indonesia. Hingga kini yang masih hangat adalah penggunaan data administrasi kependudukan untuk Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Ke depan penggunaan big data untuk official statistics merupakan keniscayaan yang harus diperluas lagi mencakup kegiatan statistik yang lain seperti statistik harga dan survei-survei rumah tangga yang dilakukan BPS.
Data yang lebih utama digunakan untuk melakukan proyeksi dan prediksi, keduanya berorientasi masa depan. Angka hari ini bukan hanya sekedar gambaran masa lalu, tetapi sebagai dasar untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kemampuan analisis data saat ini telah berkembang sangat pesat, sampai pada level yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, khususnya dengan pemanfaatan perangkat Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Meskipun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data. Era digitalisasi membutuhkan sebuah pedoman yang memuat aturan untuk menciptakan tata kelola data dengan baik dan tentunya aman. Berkembangnya kehidupan yang semakin terdigitalisasi maka akan membutuhkan upaya lebih keras untuk mengendalikan data. Kedaulatan data menjadi hal penting yang perlu diupayakan pemerintah bersama pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Dunia yang Cerdas Aman dan Terpercaya.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan instrumen hukum negara yang perlu segera hadir jika Indonesia ingin berdaulat terhadap data. Penerapan kedaulatan di era digital tidak lagi berbatas pada teritorial geografis. Oleh karena itu, kedaulatan data di era digital seyogyanya mengikuti obyek yang harus dilindungi di manapun obyek tersebut berada.
Kedaulatan data menjadi kunci di tengah banyaknya terjadi kasus pencurian data digital dewasa ini. Data yang berdaulat harus didukung dari sisi infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia. Regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas kepemilikan dan pemanfaatan data, khususnya data pribadi. Tanpa adanya regulasi akan berpotensi kehilangan peluang ekonomi, bahkan keamanan negara terancam karena data pribadi merupakan komoditas bisnis dan kerahasiaan warga negara. Yang tak kalah penting juga untuk menjaga kedaulatan data adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas terhadap teknologi baru.
Penggunaan big data akan semakin memperkuat upaya bangkit setelah terpuruk karena berbagai hantaman krisis. Namun satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya kedaulatan data untuk memastikan transformasi data digital berjalan pada rel yang tepat.
