BANJARMASIN – Berbagai program penanganan sampah dilakukan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah dari masyarakat.
Mulai dari program penangan sampah organik dan anorganik seperti melakukan daur ulang plastik, memberlakukan pengurangan plastik dari toko modern dan supermarket, pembangunan PDU (pusat daur ulang) hingga bank sampah dilakukan untuk memberikan semangat dan kepedulian masyarakat dalam meminimalisir sampah dari sumbernya.
Meski demikian, bagi anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi langkah pemko tersebut masih belum efektif.
Dalam pengurangan sampah plastik, hanya toko modern yang menerapkan bebas kantong plastik, sedangkan pasar tradisional belum sepenuhnya menggunakan perda tersebut.
“Padahal pasar tradisional lebih banyak memproduksi sampah plastik. Jadi, bagaimana ke depannya agar semua bisa menerapkan pengurangan sampah plastik,” kata Afrizal –sapaan akrabnya, Kamis (5/1).
Demikian juga dengan sampah kertas. Sampah ini lebih banyak diproduksi oleh perkantoran bahkan oleh pemerintahan itu sendiri.
Menurutnya, pemko masih terpaku pada metode lama yakni dengan mencetak semua dokumen ke dalam bentuk hardcopy alias di atas kertas.
“Buktinya semua pembuatan dokumen dan arsip yang dilakukan pemko selama ini sangat besar menyumbang sampah kertas,” ucapnya.
Mestinya, di era digitalisasi ini tumpukan kertas itu bisa diminimalisir menggunakan teknologi, misalnya dengan memakai format PDF.
“Bentuk PDF kan bisa, itu lebih simpel dan rapi,” katanya.
Apalagi, Banjarmasin sudah memasuki Smart City sehingga jika masih pakai kertas artinya program itu tidak maksimal.
Karenanya, Afrizal meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menginventarisir berapa besar potensi sampah kertas yang ada sekarang, dan mencari cara bagaimana penanggulangannya.
“Kami di DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir setiap usulan anggaran terkait biaya cetak-mencetak ini,” ujarnya, seraya menambahkan dengan beralih ke jenis digital maka akan terjadi penghematan anggaran. via
