JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mendesak dua menteri dari NasDem segera mengundurkan dari dari kabinet di sisa kurang dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang dinilai sudah tak cocok dengan keinginan presiden.
Djarot juga mengkritik langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor Pusat DPP PDIP, Selasa (3/1), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Sebagai anggota Komisi IV DPR, Djarot menilai dua kementerian tersebut harus dievaluasi. Soal Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi.
Kementerian tersebut belakangan justru melakukan impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
“Harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan,” ucap Djarot.
Terhadap Kementerian Pertanian, Djarot mengaku baru saja meninjau beberapa food estate atau budidaya tanaman berkala besar yang hasilnya, sebagian gagal. Padahal, program itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian.
“Termasuk setiap musim tanam, kita pasti mengalami kelangkaan pupuk. Para petani kalo saya ketemu di dapil, (selalu menanyakan) kenapa harga pupuk subsidi itu mahal,” ucap Djarot.
Tak hanya kinerja dua menterinya, Djarot juga menyoroti langkah NasDem yang telah mendeklarasikan presiden untuk Pilpres 2024. Sebagai sahabat presiden, Djarot menilai dua menteri NasDem harus dievaluasi.
“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya,” ucap Djarot.
Sementara, Ketua DPP Partai NasDem Irma Surya Chaniago telah merespons keras soal ini, dan meminta agar Djarot tidak asal bicara.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma (24/12).
“Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar,” ujarnya.
Irma pun mengklaim bahwa masyarakat pun juga tahu dan merasakan hasil kerja yang baik yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.
“Tidak paripurna memang, karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif,” lanjutnya.
Sebagai salah satu pihak yang memperhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengaku melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi.
“Jika akhirnya keduanya di-reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden,” pungkasnya.
Irma juga menyebut, Komitmen NasDem pun tidak akan berubah dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. web