JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan ‘bersih-bersih’ tata kelola Dana Pensiun BUMN.
Erick Thohir mengatakan, pekan depan ia akan menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan mengumpulkan seluruh BMUMN.
“Jangan Jiwasraya, Asabri, Taspen kita jagain, dana pensiun di masing-masing BUMN sakit,” ungkap Erick Thohir dalam konferensi pers BUMN yang disiarkan di Instagram.
Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu seluruh BUMN untuk bicara ‘ati-ati’ karena kita akan investigasi audit,” sambungnya.
Erick Thohir menyebut, sebagian besar mayoritas Dapen BUMN bermasalah. Hal itu ditunjukkan dari data yang dipaparnya, sebanyak 35 persen dana pensiun dalam kondisi sehat namun ada 65 persen yang bermasalah.
“Karena data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan Asabri, Jiwasraya, eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mengungkapkan road-map BUMN dari 2024-2034. “Kalau bisa nanti 30 saja (BUMN-nya). Klasternya 12, BUMN-nya 3. Kalau sekarang (masih) 41,” pungkasnya.
“Supaya apa? (agar) BUMN tidak menjadi menara gading, semuanya dimonopoli. Kita membangun ekosistem dengan UMKM, pengusaha daerah, dan swasta,” tambah dia.
Menteri BUMN Erick Thohir tengah membuat daftar hitam direksi BUMN. Daftar hitam ini akan dirilis tahun ini. Daftar ini berisi daftar mantan koruptor dan pelanggar hukum yang tak bisa jadi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Daftar hitam merupakan istilah yang telah lama digunakan di dunia. Istilah ini untuk menggambarkan daftar orang yang dicurigai dan tidak dapat dipercaya.
Dalam sebuah artikelnya di laman AdExchanger, Andrew Kraft menyebutkan bahwa istilah daftar hitam telah ada sejak tahun 1600 – an. Frasa daftar hitam kembali menggaung saat digunakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN.
Boleh jadi, bukan kebencian pribadi ya mendasari pembuatan daftar hitam ini, namun ada semangat ingin melindungi BUMN dari orang-orang yang tidak tepat dan mencegah penggunaan uang rakyat untuk kepentingan individu.
Semangat Erick ini, sejalan dengan upaya global yang kini sedang membuncah di dunia. Salah satunya ditunjukkan Presiden Grup Bank Dunia David Malpass yang memilih untuk mewaspadai setiap potensi terjadinya korupsi dengan menerbitkan daftar hitam koruptor yang menggerogoti dana Bank Dunia.
“Korupsi tidak memiliki tempat dalam pembangunan,” tegas Malpass dalam sebuah artikel di laman Bank Dunia, Oktober 2022 lalu.
Malpass tidak bekerja sendiri. Dia mengajak Integrity Vice Presidency (INT), Office of Suspension and Debarment (OSD), dan Sanctions Board dalam upayanya itu. lp6/mb06
