JAKARTA – Badan Pangan Nasional memastikan harga beras tetap terjangkau masyarakat dengan berbagai intervensi kebijakan dari pemerintah meskipun tetap mengalami kenaikan. Intervensi berupa subsidi harga, impor dan bantuan transportasi penyaluran barang.
“Pak Menteri Perdagangan sudah memerintahkan Bulog untuk melakukan persiapan direct impor. Mulai dari November sebenarnya. Tapi memang ada sedikit kendala, sehingga kemungkinan akan datang di Januari,” kata Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo saat bersama-sama meninjau harga bahan-bahan pokok di supermarket Superindo Pajajaran Kota Bogor.
Arief menjabarkan bahwa sebetulnya impor beras telah masuk sebanyak 40 ribu ton dengan harga yang baru, karena di negara asal sudah mulai panen sehingga mengalami penurunan harga.
Dengan begitu, harga di pasar Indonesia bisa turun dari Rp13.000 per kilogram ke Rp12.000 per kilogram hingga Rp11.000 per kilogram.
Akan tetapi, kata Arief, harga beras memang tidak bisa turun seperti sebelumnya di bawah Rp11.000 per kilogram karena nilai tukar rupiah atau kurs rupiah terhadap dolar AS.
Panel Harga NFA sebelumnya mencatat harga beras medium Rp11.260 per kg atau naik 0,18 persen dari hari sebelumnya.
Analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, menyebutkan nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore melemah di tengah penguatan data ekonomi Amerika Serikat (AS). Rupiah ditutup melemah 155 poin atau satu persen ke posisi Rp15.618 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.463 per dolar AS.
“Kemudian kita update, karena currency rate hari ini 156, 157, sehingga harga ini tidak bisa turun seperti dulu. Ini mesti dijelaskan pak Mendag,” kata Arief.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pasokan beras premium mengalami kenaikan. Oleh karena itu Bulog memberikan operasi pasar sebagai penyeimbang dengan harga Rp8.300 per kilogram kepada pedagang pasar sehingga pedagang bisa menjual di harga Rp9.450 per kilogram.
“Memang premium masih agak tinggi. Mudah-mudahan Januari nanti setelah diguyur lagi oleh Bulog, harganya makin stabil. Kalau harga di atas 5 persen, maka, ada instrumen pemda bisa intervensi. Termasuk membiayai transportasinya, asal barang,” katanya.
Kalau masih juga, kata Zulkipli, bisa subsidi harga dari APBD melalui dana trasfer umum (DTU) disebut biaya tak terduga (BTT) yang jumlahnya 2 persen dari APBD. “Itu bisa digunakan dan ini sudah keputusan pemerintah. Bupati, wali kota, gubernur semua tahu soal ini,” katanya. ant/mb06
