BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menyiapkan lima ton beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk membantu menekan laju inflasi di banua.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman, di Banjarmasin, Sabtu (17/12) pagi.
Syamsir Rahman yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel itu menyampaikan jumlah beras CPP Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Bulog berjumlah 377 ton.
Menurut Syamsir, bantuan beras CPP secara gratis tersebut merupakan arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi yang akan diserahkan dalam rangkaian kegiatan Pasar Raya 2.
Disampaikan Syamsir, lima ton beras itu dibagi menjadi 2.500 paket dan setiap paket paket berisi 2 Kg beras. Nantinya beras tersebut akan dibagikan Pasar Raya 2 dan masyarakat sekitar siring 0 Km Banjarmasin.
“Paket tersebut akan dibagi ditiga RT di wilayah Pasar Lama dan masyarakat yang tidak mendapatkan kupon di Pasar Raya 2 pada Minggu tanggal 18 Desember,” ucapnya.
Syamsir juga mengatakan pihaknya juga akan membagikan diwilayah yang jumlah penduduknya tinggi seperti Kelayan, Mantuil dan yang lainya.
Syamsir menuturkan pihaknya juga akan terus mengevaluasi sejauhmana efektivitas bantuan CPP untuk menekan inflasi di banua ini. “Kita akan bagikan secara bertahap, sambil kita mengevaluasi sejauhmana efektifnya,” sebutnya.
Selain CPP, lanjutnya, Pemprov Kalsel juga telah menyurati Bulog untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak tiga ton. CBP dikeluarkan pada tanggal 16 – 17 Desember 2022.
Disampaikan Syamsir, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel juga memberikan subsidi Rp3.000 per kilo untuk beras premium. Beras premium disediakan sebanyak 66 ton dengan harga Rp8.000/kg.
“Kami berharap bantuan CPP ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan sekaligus sebagai upaya pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi,” demikian Syamsir Rahman. syh/adpim/ani
