JAKARTA – Kementerian ESDM menemukan lima wilayah di Indonesia menjual LPG 3 Kg jauh di atas rata-rata harga eceran tertinggi (HET).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan saat ini pengaturan LPG 3 Kg untuk harga jual eceran (HJE) ditentukan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan, HET-nya ditentukan oleh masing-masing wilayah. Tetapi, dalam pelaksanaannya ada wilayah yang menjual jauh di atas HET rata-rata. Sehingga, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap daerah tersebut.
“Kita evaluasinya gini, kan HJE ditentukan oleh kita, HET oleh pemda kan. Nah, sinkronisasi itu bagaimana supaya sampai ke konsumen, sampai ke masyarakat itu hargya nggak terlalu tinggi. Soalnya di beberapa tempat kan tinggi, kita upayakan untuk tidak terlalu tinggi,” ujarnya ditemui di Gedung DPR RI.
Menurutnya, meski HET ditentukan oleh pemda, namun biasanya harganya tidak terlalu beda jauh dengan HJE. Namun, lima pemda terdeteksi menjual dengan rentang yang lebar.
“Perbedaan HJE ke HET itu terlalu tinggi. Kok sampai penyalur bisa jauh sekali, dari mana gitu loh. Ini yang kita evaluasi nanti. Nanti kita minta pemda untuk bisa melakukan pengawasan (ke agen penyalur),” imbuh dia.
Kendati, Tutuka tidak menyebutkan secara rinci mana saja daerah yang menjual LPG 3 Kg dengan harga mahal. Namun, ia memastikan semuanya ada di luar Jawa.
“Saya agak lupa, di luar Jawa. Tapi sekarang nggak tau ya, tapi waktu itu salah satunya yang tinggi itu di Kabupaten Kotawaringin (Kalimantan Tengah),” katanya.
Pada bagian lain Tutuka Ariadji mengatakan saat ini, kebijakan pembatasan itu sebetulnya sudah berlaku di beberapa daerah. “Sekarang kita sudah mulai (pembatasan), namun tahun depan kita full kan,” ujarnya.
Menurutnya, pembatasan ini dilakukan untuk mencapai target pemerintah yakni subsidi tepat sasaran. Sebab, selama ini pembeli LPG 3Kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak, tapi ada juga orang kaya.
“Jadi ini kita evaluasi apa yang pernah dilakukan dan sekarang gimana supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Tutuka mengatakan pemerintah akan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang saat ini dimiliki untuk diintegrasikan ke aplikasi MyPertamina secara bertahap. Ia mengatakan konsep pembatasan akan sama dengan pembelian BBM subsidi.
Nantinya, masyarakat yang bisa membeli LPG 3Kg adalah yang datanya sudah ada di aplikasi MyPertamina. Sedangkan, masyarakat miskin yang datanya belum ada di P3KE bisa langsung registrasi di aplikasi MyPertamina.
Namun, sekali lagi Tutuka menekankan ini hanya proses uji coba saja dengan tujuan pendataan, bukan pembatasan total. cnn/mb06
