JAKARTA – Usulan Partai NasDem untuk mendeklarasikan koalisi bersama PKS dan Demokrat pada 10 November mendatang, mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya belum menyetujui usulan deklarasi tersebut karena pembahasan di tim kecil belum tuntas. Menurut dia, deklarasi baru akan diumumkan jika tim kecil dari masing-masing partai telah tuntas.
“Pembahasan di tim kecil belum tuntas. Kita tuntaskan dulu,” kata Kholid kepada cnnindonesia.com, Senin (31/10).
Dia enggan menjelaskan lebih jauh soal hal apa saja yang masih dibahas dan belum disepakati tim kecil rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat.
Terlebih, dia menerangkan PKS juga harus melaporkan hasil kesepakatan di tim kecil ke Majelis Syuro. Hasil kesepakatan tersebut nantinya tetap akan diputuskan oleh Majelis Syuro pimpinan Salim Segaf Al-Jufri.
“Tim yang tergabung di tim kecil tersebut akan melaporkan hasil pembahasan ke Majelis Syuro untuk kemudian diambil keputusan,” katanya.
NasDem sebelumnya mengusulkan agar rencana koalisi mereka bersama PKS dan Demokrat dapat dideklarasikan pada 10 November mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali berharap waktu tersebut akan menjadi hadiah bagi partainya karena tepat sehari sebelum ulang tahun partai. Dia juga menyebut deklarasi nantinya sekaligus akan mengumumkan cawapres pendamping Anies Baswedan.
Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengaku masih mempertimbangkan usulan Partai NasDem soal tanggal deklarasi koalisi.
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menyebut, selain di internal partai, pembahasan juga masih dilakukan oleh tim kecil koalisi mereka bersama NasDem dan PKS.
“Untuk rencana deklarasi di tanggal 10 November, merupakan usulan dari teman-teman Nasdem. Masih kami diskusikan di tim kecil dan di internal partai kami,” kata Herzaky dalam keterangannya.
Dia menyebut rencana membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS dibentuk dengan prinsip kesetaraan. Sehingga, dia menghormati setiap usulan yang masuk dari masing-masing partai.
Menurut Herzaky, PKS dan Demokrat bebas untuk menyampaikan usulan terkait rencana koalisi ketiga partai. Namun, dia menegaskan semua keputusan tetap harus disepakati bersama.
“Setiap anggota bisa bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Hanya, untuk apapun yang berkaitan dengan rencana koalisi, kami sepakati bersama,” katanya. web