BANJARBARU – Realisasi penyerapan atau belanja negara yang bersumber dari APBN di Kalimantan Selatan hingga triwulan III (Januari-September) 2022, mencapai Rp 18,332 triliun atau sekitar 63,86 persen dari pagu APBN tahun ini.
“Secara total capaian realisasi belanja itu lebih rendah 0,24 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, Jumat (21/10).
Hal itu disampaikannya saat media breafing realisasi APBN regional Kalimantan Selatan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) di Banjarbaru.
Media breafing dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan Ronny Rosfyandi, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Ferdinan Lengkong, dan yang mewakili Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng.
Sulaimansyah menyebutkan, untuk belanja pemerintah pusat tercatat realisasi sebesar Rp 5,215 triliun, atau sekitar 62,09 persen dari pagu atau turun 13,57 persen dibandingkan realisasi pada periode sama tahun 2021, yang mencapai Rp6,034 triliun.
Penyaluran dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan hingga triwulan III 2022, tercatat sebesar Rp 13,117 triliun atau 64,60 persen dari pagu, dan jika dibandingkan realisasi bulan September 2021 lebih tinggi sebesar 6,28 persen.
“Meski hingga triwulan III penyerapan baru sekitar 63,86 persen, tetapi kami optimis hingga akhir tahun anggaran mampu mencapai target penyerapan untuk kementerian dan lembaga 94 persen, dan dana transfer sekitar 96 persen,” ujarnya.
Sementara itu, penyerapan belanja APBD lingkup Kalsel hingga triwulan III tahun 2022 telah mencapai 54,22 persen, atau Rp 15,067 triliun dari total pagu Rp 27,788 triliun, dan realisasi pendapatan mencapai 66,85 persen dari target sebesar Rp 25,158 triliun yaitu sebesar Rp 16,819 triliun.
Terkait perlindungan sosial terhadap masyarakat terdampak kenaikan BBM di Kalsel hingga bulan September 2022, telah direalisasikan pemberian perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 56,3 Milyar untuk 187.682 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sedangkan realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp 28,96 Milyar untuk 48.277 KPM, serta alokasi perlinsos pemda yang berasal dari alokasi belanja wajib 2 persen sudah direalisasikan sebesar Rp 5,9 milyar berasal dari bansos Kabupaten HSU.
Peran dari pemerintah daerah dalam pengendalilan inflasi juga telah diwujudkan dalam beberapa kebijakan antara lain alokasi Dana Insentif Daerah, dan kali ini yang mendapat penghargaan Kabupaten Tabalong menerima dana insentif Rp 10,68 miliar.
Sulaimansyah juga menyebutkan, realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga 30 September 2022 mencapai Rp 1,830 triliun, yang terdiri atas Klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Klaster Perlindungan Masyarakat, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp 202,35 miliar untuk 91.039 KPM, Kartu Sembako Rp 308,93 miliar untuk 169.944 KPM, BLT Dana Desa Rp 414,99 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng Rp 51,51 miliar untuk 171.705 KPM.
Untuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran Klaim Pasien sebesar Rp 300,71 miliar untuk 5.767 pasien, dan Insentif Nakes sebesar Rp 12,16 kepada 2.170 nakes.
Realisasi Program Penguatan Pemulihan Ekonomi untuk Padat Karya PUPR Rp 167,45 miliar kepada 11.060 penerima, Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp 191,72 miliar, Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp 41,66 miliar, dan Insentif Pajak sebesar Rp 7,73 miliar.
Kinerja penyaluran KUR terus meningkat seiring dengan program pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM hingga triwulan III 2022, jumlah KUR yang telah disalurkan Rp 3,97 trilyun, naik Rp 665,3 milyar atau 20,3 persen jika dibandingkan dengan tahun yang lalu.
Sektor utama yang mendominasi untuk kredit KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kalau dilihat dari jumlah debitur per 30 September 2022 di Kalsel tercatat 77.795 debitur, turun dari tahun lalu yang tercatat 85.001 debitur.
Kasi Data dan Potensi, Pada Kanwil DJP Kalselteng Wirawan mengungkapkan, hingga triwulan III, 30 September 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp 14,392 triliun atau 98,01 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 91,66 persen.
Sementara, Kepala Kanwil DJBC Kalbagsel Ronny Rosfyandi mengatakan, realisasi Kepabeanan dan Cukai hingga triwulan III, 30 September 2022 telah mencapai Rp 1,079 triliun. Angka itu telah mencapai 81,84 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Ferdinan Lengkong mengatakan, realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 910,52 miliar, atau 92,61 persen dari target. ani
