Oleh: Sriyati ( Ibu Rumah Tangga di Batola)
Pekerja kembali mengalami PHK massal yang terjadi pada tiga perusahaan besar yakni Shopee, Tokocrypto dan Indosat. Ketiga perusahaan tersebut melakukan pemangkasan karyawannya. PT Shopee Indonesia mengumumkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya. Berdasarkan sumber internal Shopee Indonesia, jumlah karyawan yang di-PHK sekitar 3 persen dari total karyawan. Menurut Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira, keputusan PHK karyawan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaan setelah menyesuaikan beberapa perubahan kebijakan bisnis, serta karena kondisi ekonomi global.
Begitu pula Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya. Sedangkan Pihak Tokocrypto pun mengurangi 20 persen dari total 225 karyawannya atau sekitar 45 orang. Menurut Vice President Corporate Communications Tokocrypto, Rieka Handayani mengatakan, keputusan PHK diambil karena perusahaan melakukan perubahan strategi bisnis. Rieka menjelaskan, perubahan strategi bisnis ini sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar kripto dan ekonomi global.
Tidak hanya tiga perusahaan besar tersebut yang melakukan PHK massal. Sebuah perusahaan otomotif bernama Nozomi juga melakukan hal yang sama. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyebut ada kurang lebih 35 orang yang kena PHK massal tersebut. (Tribunnews.com)
Penyebab PHK massal
PHK massal yang terjadi ini menjadi bukti lemahnya posisi pekerja dalam kontrak kerja, terlebih kapitalisme senantiasa menekan biaya produksi, dan pekerja dianggap sebagai salah satu bagian dari biaya produksi. Maka PHK menjadi salah satu bentuk efisiensi bagi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan dan mengabaikan pekerja. faktanya PHK menjadi lebih mudah berdasarkan UU Omnibus law. PHK massal ini juga merupakan dampak dari resesi/krisis ekonomi global yang terjadi sebagai akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis.
PHK massal ini tentu akan menambah jumlah pengangguran yang berakibat meningkatkan angka kemiskinan. Ditambah lagi ketika negara tidak memiliki sistem jaminan sosial untuk rakyatnya sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme sekuler ini. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya? Dalam kondisi begini, kemana tempat mereka mengadu, memcari solusi dari mana mereka memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan?
Telah nyata kehidupan rakyat yang hidup dalam sistem demokrasi sekuler kapitalis. Rakyat tidak ada tempat mengadu akan permasalahan hidup mereka. Negara (pemerintah) tidak mampu berfungsi sebagai pelayan rakyat, tapi justru lebih layak menjadi pelayan korporasi dan pemalak rakyat dengan berbagai jenis pajak.
Faktor lainnya adalah sistem ekonomi dan keuangan negara dalam sistem kapiralisme/demokrasi ini bertumpu pada sektor non riil dan berbasis ribawi. Sumber daya keuangan lebih banyak beredar di pasar bursa saham (ekuitas) dibandingkan pada sektor riil/produktif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Disamping itu negara dalam sistem sekuler kapitalis sumber keuangannya bergantung pada pajak dan utang. Keuangan negara terporsir untuk membayar utang pokok dan bunganya saja. Hal ini justru semakin membebani kehidupan masyarakat. Rakyat bekerja untuk membayar sendiri kebutuhan hidupnya seperti pelayanan kesehatan/pengobatan dan pendidikan. Negara melepas tanggung jawabnya mengurusi rakyat.
Solusi Islam
Pekerja membutuhkan sistem kerja yang memberikan jaminan dan perlindungan, dunia juga membutuhkan satu sistem ekonomi yang tahan krisis,
Hanya Islam yang memiliki sistem ekonomi yang kuat, anti krisis dan juga memiliki berbagai mekanisme yang dapat menjamin pekerja hidup sejahtera
Solusi hakiki persoalan PHK ini hanya ada pada Islam. Sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyat, secara individu, syariat Islam mewajibkan laki-laki muslim untuk mencari nafkah (bekerja). Kaum lelaki yang diperintahkan untuk menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan tempat tinggal bagi diri dan orang yang menjadi tanggungan mereka secara makruf. Para ayah dan suami, juga anak lelaki wajib memenuhi kebutuhan mereka. Mereka haram menelantarkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka.
Tetapi, untuk mengatasi permasalahn ekonomi seperti saat badai PHK massal ini melanda seperti sekarang, tidak bisa diatasi hanya oleh individu atau kelompok masyarakat, namun mutlak perlu peran sentral negara. Negara dalam Islam akan menyediakan/menjamin lapangan pekerjaan bagi rakyat khususnya laki-laki agar dia bisa memberi nafkah bagi dirinya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Membekali mereka dengan skill/keterampilan yang dibutuhkan dan memberikan bantuan modal bagi mereka tanpa riba untuk mengelola usahanya.
Ini bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara juga wajib memastikan distribusi barang kebutuhan pokok merata, memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau, dan atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang lemah/tidak mampu.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, menjamin pengelolaan kepemilikan umum berupa sumber daya alam dan energi ada di tangan negara, haram dikelola oleh swasta (asing). Dengan negara yang mengelola maka akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi warga negara. Pada sistem ekonomi dan keuangan dalam Islam harus bertumpu pada sektor riil, dan haram terlibat dalam sektor non riil yang bergerak di pasar bursa saham berbasis riba. Hasil pengelolaan akan riil dipergunakan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara baik dengan cara langsung bagi rakyat yang lemah (miskin) maupun tidak langsung. Dan juga negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok kolektif rakyat berupa jaminan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis bagi setiap warga negara.
Hanya saja, penerapkan sistem ekonomi Islam ini harus selaras dengan sistem politik dan pemerintahan Islam, dimana pemerintah betul-betul berperan sebagai pengurus/pelayan rakyat dan melindungi kepentingan seluruh rakyat (ra’in), bukan hanya kepentingan sekelompok elit saja.
Rasul saw bersabda: “Imam (pemimpin/kepala negara) adalah pengurus rakyat (ra’in) dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas (urusan) rakyatnya” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Jaminan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat tak akan dapat terwujud melainkan hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah oleh negara (khilafah). Inilah metode Islam dalam mewujudkan negara/pemerintah sebagai pelayan (ra’in) tempat rakyat mengadukan nasibnya. Negara yang mampu menjamin kesejahteraan merata bagi setiap warga negaranya. Negara seperti itu yang kita butuhkan saat ini yang mampu memberi solusi tuntas atas setiap masalah yang rakyat hadapi. Wallahu a’lam
