BANJARMASIN – Secara maraton, rancangan APBD Kota Banjarmasin tahun 2023 digodok DPRD bersama Pemkot Banjarmasin. Dari pagu APBD 2022 Rp 1,7 triliun lebih dipastikan akan meningkat di tahun 2023 nanti.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin terus membahas usulan penambahan maupun pengurangan anggaran yang diusulkan.
Dari data yang dihimpun jejakrekam.com, dari 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Banjarmasin, dari plafon anggaran sementara rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023, porsi anggaran terbesar ada di Dinas Pendidikan.
Namun, dibanding pagu APBD 2022 sebesar Rp 496,5 miliar lebih, memang menurun di pagu rancangan KUA-PPAS 2023 hanya Rp 415,7 miliar.
Porsi anggaran terbesar kedua ada di Dinas Kesehatan dan BLUD dari Rp 332,2 miliar menjadi Rp 326, 6 miliar lebih di tahun 2023. Disusul, Dinas PUPR Kota Banjarmasin dari Rp 302,9 miliar (2022) turun menjadi Rp 155,8 miliar lebih.
Kemudian, anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin dari Rp 117,9 miliar menjadi Rp 103,5 miliar di tahun 2023. Anggaran terbesar lainnya dipegang Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, awalnya Rp 102,3 miliar (2022) menjadi Rp 100,3 miliar (2023) dan Dinas Perhubungan sebelumnya Rp 65,6 miliar naik menjadi Rp 97,6 miliar lebih hingga Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dari Rp 60,9 miliar menjadi Rp 56,7 miliar lebih (2023).
Sementara, alokasi anggaran untuk SKPD terkecil berada di Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang), hingga paling ‘buncit’ adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, walau dari porsi naik dari 6,7 miliar (2022) tergerek jadi Rp 9,9 miliar lebih.
Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Muhammad Isnaini mengakui penggodokan RAPBD 2023 masih berproses di dewan, sehingga ada penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada masing-masing SKPD.
“Yang pasti, dalam APBD Perubahan 2022, kami akan mengawal soal rencana pembangunan Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu. Dalam APBD Perubahan 2022 dianggarkan dana untuk mereview dokumen DED tahun 2015 lalu, sehingga pada 2023 nanti, Jembatan Sei Jingah bisa dibangun,” kata Isnaini, Minggu (9/10).
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan pembangunan infrastruktur jembatan menjadi tuntutan masyarakat. Ini karena, rencana Jembatan Sei Jingah sudah tergolong lama.
“Sebab, sudah ada studi kelayakan dan DED, sehingga dari sisi perencanaan sebenarnya sudah lengkap, walau nanti harus direview, karena bentuk jembatan itu direncanakan model jembatan gantung ala Jembatan Bromo. Ini anggaran yang akan kami kawal sampai benar-benar Jembatan Sei Jingah ini terwujud,” pungkas Isnaini. jjr
