BANJARMASIN – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia menegaskan akan lebih teliti dan perketat pengawasan penggunaan anggaran APBD 2023.
Peningkatan pengawasan tersebut karena di tahun 2022 komisi III mendapati proyek fisik yang melenceng dari rencana APBD 2022. Sebut saja, proyek fisik Dermaga Apung yang menyambung Siring Bekantan dengan Siring Kawasan Ketupat.
Proyek tersebut dikerjakan tanpa koordinasi dengan komisi III sehingga menjadi pengalaman bagi DPRD untuk memperketat pengawasan, terutama dalam pembahasan anggarannya bersama DPRD Kota Banjarmasin.
“Kita tidak ingin lagi agar muncul proyek dari pergeseran anggaran tanpa koordinasi dan tak dibahas dianggaran dan tidak Rencana Kerja Anggaran (RKA) dikerjakan,” tegas Hilyah Aulia.
Ketua DPC PKB Banjarmasin ini menekankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemko Banjarmasin untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengalihkan anggaran pelaksanaan proyek.
“Khususnya yang menjadi mitra Komisi III, jangan mengerjakan proyek yang tidak sesuai dengan RKA karena bertentangan dengan aturan yang telah disepekati bersama,” katanya.
Hilyah menegaskan, dari awal pihaknya tak sependapat dengan proyek dermaga apung yang berada di bawah jembatan Merdeka. Bahkan komisi III juga telah mengeluarkan rekomendasi agar PUPR segera menghentikan proyek tersebut.
“Hingga sekarang belum ada jawaban. Bahkan, proyek dermaga apung juga belum tuntas, padahal awalnya disiapkan untuk kegiatan Rakerwil Apeksi,” katanya. via
