PARINGIN-Para pedagang Pujasera taman Sanggam mengaku, omset jualannya menurun karena merasa Pemerintah, dalam proses renovasi penataan Kota Balangan masih ada yang dirugikan.
Ditambah wacana, akan dilakukan relokasi terhadap para pedagang sekitaran taman Sanggam tersebut.
Karena hal tersebut para pedagang mengadu ke DPRD Balangan melalui RDPU terkait rencana relokasi aset milik pemerintah daerah Balangan, berupa fasilitas pusat jajanan serba ada dan sejumlah pedagang serta pengguna hak pakai kios pujasera. Di ruang sidang Paripurna DPRD Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, kemarin.
Salah satu perwakilan pedagang di Pujasera taman Sanggam, Dewi Purwanti mengaku, merasa dirugikan dari renovasi karena menurutnya omset sangat menurut ditambah wacana akan dilakukan relokasi para pedagang.
“Kami tentunya sangat mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penataan kota Balangan. Tetapi kami pedagang juga tidak ingin ada yang dirugikan,” ujarnya.
Baginya ditambah kabar wacana akan dilakukan relokasi terhadap pedagang. Ia berharap, pemerintah bisa memberikan jaminan yang layak serta tidak ada yang di rugikan atas penataan kota Balangan.
Sementara Kepala Bapedlitbang Balangan Rahmadi Yusni mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait juga akan terus berusaha mencari jalan solusi tersebut.
“Kita juga akan berusaha terus mencari titik-titik permasalahan serta solusinya, kami juga tidak ingin ada yang di rugikan, dan juga dengan catatan penataan Kota Balangan tetap berjalan sesuai yang kita harapkan,” tuturnya.
Berbeda Anggota DPRD Balangan Hafiz Ansari berpendapat, dari keluhan para pedagang tersebut, harus disikapi dan perlunya tindakan agar dalam proses penataan kota tidak ada yang di rugikan.
Menurut kita ada dua poin yang jelas, pertama para pedagang Pujasera mendapatkan informasi relokasi yang jelas dan yang kedua adakah kompensasinya terhadap mereka yang terdampak, ujarnya.
Baginya apabila faktor sosial yang terdampak maka menyangkut kebutuhan rumah tangga mereka. Karena hal tersebut sangat penting untuk dilakukan pertimbangan khusus pemerintah.(mc/mb03}
