BANJARMASIN – Berdasarkan laporan dari PT Pos Indonesia dan Bank Pemerintah Penyalur, Keluarga Penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Selatan tahap III berkurang dari tahap II tahun 2022.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), pada Dinas Sosial Provinsi Kalsel, H Achmadi, SSos, di Banjarmasin, Minggu mengakui bahwa penerima manfaat PKH di Kalsel tahap III berkurang sebanyak 4.381 KPM.
Madi (sapaan akrabnya) menyebutkan pada tahap II penerima manfaat PKH di Kalsel mencapai 95.420 KPM dengan pagu anggaran Rp68,180 miliar, sedangkan pada tahap III hanya 91.039 KPM dengan pagu anggaran Rp64,881 miliar.
Berkurangnya penerima manfaat PKH di Kalsel tersebut, kata Madi, ada beberapa sebab antara lain meninggal dunia, pindah tempat dan tidak diketahui alamatnya, namun ada juga yang telah menjadi keluarga sejahtera sehingga PKH tidak lagi diberikan.
Madi menjelaskan, ada sejumlah katagori bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat antara lain untuk bantuan ibu hamil, anak usia dini, bantuan SD, SMP, SMA, bantuan lanjut usia (Lansia) dan bantuan disabilitas.
Secara rinci, Madi menyebutkan bantuan sosial bagi penerima manfaat PKH di Kalsel tersebut di Kabupaten Balangan untuk tahap III sebanyak 3.490 KPM atau berkurang 138 KPM dengan total anggaran Rp2,568 miliar.
Kabupaten Banjar sebanyak 9.340 KPM atau berkurang sebanyak 600 KPM dengan anggaran Rp6,378 miliar, Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebanyak 8.131 KPM atau berkurang dari tahap II sebanyak 807 KPM dengan anggaran Rp5,676 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 7.904 atau berkurang 521 KPM dengan anggaran Rp5,316 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 10.172 KPM atau berkurang 259 PKM dengan anggaran Rp7,149 miliar.
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 9.475 KPM atau berkurang 556 KPM dengan anggaran Rp6,879 miliar, Kota Banjarbaru sebanyak 3.907 atau berkurang 108 KPM dengan anggaran Rp2,788 miliar.
Kota Banjarmasin yang terbesar penerima PKH sebanyak 14.721 KPM atau berkurang 805 KPM dengan anggaran Rp10,710 miliar, Kabupaten Kotabaru sebanyak 4.985 KPM atau berkurang sebanyak 333 KPM dengan anggaran Rp3,996 miliar.
Kabupaten Tabalong sebanyak 4.990 KPM atau berkurang 148 KPM dengan anggaran Rp3,613 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 4.806 KPM atau berkurang sebanyak 365 KPM dengan anggaran Rp3,535 miliar.
Kemudian, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebanyak 5.720 KPM atau bertambah sebanyak 110 KPM dengan anggaran Rp3,972 miliar dari tahap II sebesar Rp3,875 miliar dan Kabupaten Tapin 3.398 KPM atau berkurang 96 KPM dengan anggaran Rp2,296 miliar. ani