— Judul Kecil
JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung, usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial (KY), namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank.
“KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini, dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon-calon hakim agung dengan terduga anggota DPR,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (25/9).
Terkait OTT dan penetapan hakim agung dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara MA, ia mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati (SD).
“KPK pernah menyasar dugaan korupsi di MA tahun 2005, kasus Probosutedjo, Harini Wiyoso, dan (KPK) hanya mampu menangkap beberapa pegawai rendah di MA,” katanya.
Menurutnya, atas kinerja tersebut, KPK semestinya mampu mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Ia mengungkapkan, terdapat informasi di masa lalu, sejumlah oknum mengaku sebagai keluarga atau kerabat dari pejabat tinggi MA. Oknum tersebut menawarkan diri membantu kemenangan sebuah perkara di MA, yang tentunya dengan meminta imbalan fantastis.
“Proses markus (makelar kasus) ini dilakukan dengan canggih, termasuk dugaan kamuflase transaksi pinjaman atau utang piutang. MAKI selalu mendorong penegak hukum berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berprestasi dalam memberantas korupsi,” ujar Boyamin.
Diketahui, KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati setelah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Jumat (23/9).
Selain Sudrajad, KPK juga menetapkan enam aparatur sipil negara (ASN) lain di lingkungan MA sebagai tersangka penerima suap, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS Kepaniteraan MAMuhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), dan PNS MAAlbasri (AB).
Sementara, empat tersangka selaku pemberi suap ialah pengacara Yosep Parera (YP), pengacara Eko Suparno (ES), serta Heryanto Tanaka (HT), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).
KPK menahan ETP dan DY di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sedangkan MH, YP, dan ES, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, serta AB dan NA ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. web
