BANJARMASIN – Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan hingga 16 September 2022 mencapai Rp56,3 miliar untuk 187,681 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Pencairan BLT bagi penerima program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako di Kalsel senilai Rp56,3 miliar itu melalui PT Pos Indonesia,” kata Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, di Banjarmasin, Rabu (21/9).
Menurut Sulaimansyah, pemerintah berharap melalui pemberian BLT BBM tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalsel 0,07 persen dan mengurangi tingkat kemiskinan 1,03 persen.
Sedangkan pembayaran Bantuan subsidi upah (BSU) di Kalsel telah terealisasi sampai dengan bulan September telah dibayarkan sebesar Rp28,96 milyar atau 21,48 persen dari pagu Rp134,83 milyar dengan sasaran sebanyak 48.277 KPM.
Namun demikian, kata Sulaimansyah, saat ini terus berjalan pencairan BSU untuk pekerja di Kalsel melalui bank pemerintah yang tergabung dalam Simbara.
Menurut Sulaimansyah, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan sosial dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pemberian subsidi kepada masyarakat yang miskin atau penghasilan rendah.
Hal tersebut, katanya, karena subsidi energi dalam penentuan harga BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
Pemberian BSU kepada pekerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen dan mengurangi
kemiskinan sebesar 0,04 persen.
Menurut dia, untuk pemberian bansos sebagai sinergi penanganan dampak inflasi bersama Pemda telah dialokasikan dana sebesar Rp2,17 trilyun yang akan disalurkan sampai dengan bulan Desember 2022. Realisasi pembayaran sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan telah disalurkan sebanyak Rp135,9 miliar dengan komposisi jenis bantuan yaitu bansos 48,43 persen, penciptaan lapangan kerja 19,05 persen, subsidi sektor transportasi 10,14 persen serta perlinsos lainnya 22,49 persen.
Pemberian bansos ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 persen dan mengurangi kemiskinan 0,02 persen.
Menyinggung Dana Insentif Daerah (DID), Sulaimansyah menjelaskan insentif diberikan oleh pemerintah pusat dengan maksud mendorong kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek.
Untuk DID Kalsel tahun 2022 dari pagu sebesar Rp91,21 milyar telah direalisasikan sebesar Rp55,10 miliar atau 60,41 persen dan DID dapat dipergunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian daerah serta perlinsos.
Dia mengatakan sisa intensif di Kalsel tersebut yang nantinya diberikan kepada daerah di Kalsel yang mampu mengendalikan inflasi masing-masing sebesar Rp10 miliar, namun saat formula pemberian intensif itu masih dikaji. ani
