BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Sulaimansyah menyebutkan, realisasi belanja negara yang bersumber dari APBN di Kalsel hingga akhir Agustus 2022, mencapai Rp 15,545 triliun atau 54,31 persen.
“Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu,” ujarnya saat media breafing, Rabu (21/9).
Menurut, untuk belanja pemerintah pusat tercatat realisasi sebesar Rp 4,496 triliun atau 53,93 persen dari pagu, atau turun 15,10 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 5,296 triliun.
Untuk penyaluran dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel hingga akhir Agustus 2022, tercatat sebesar Rp 11,048 triliun atau 54,46 persen dari pagu, dan jika dibandingkan realisasi bulan Agustus 2021 lebih tinggi sebesar 4,18 persen.
Menyinggung belanja yang bersumber dari APBD Kalsel, ia menyebutkan penyerapan belanja APBD lingkup Kalsel hingga akhir Agustus 2022 telah mencapai 61,88 persen, atau Rp13,268 persen dari total pagu Rp 26,663 triliun.
Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 61,88 persen dari target sebesar Rp24,042 triliun, yaitu sebesar Rp 14,878 triliun.
Pada kesempatan itu, Sulaimansyah mengungkapkan, secara umum kondisi perekonomian Kalsel masih menunjukkan kondisi yang baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan tren inflasi yang terkendali.
Menyinggung pendapatan negara di Kalsel, ia mengatakan hingga akhir Agustus 2022, kinerja pendapatan negara mencapai Rp 12,893 triliun atau 87,80 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 97,62 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 atau meningkat sebesar Rp 6,369 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2022, telah mencapai Rp 12,072 triliun atau 88,11 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp 13,701 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 109,52 persen.
Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp 1,027 triliun hingga akhir Agustus 2022, angka tersebut telah mencapai 77,91 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalsel mencapai nilai Rp 820,87 miliar atau 83,49 persen dari target.
Untuk realisasi PC-PEN di Kalsel hingga akhir Agustus 2022, baru mencapai Rp 1,623 triliun yang terdiri atas klaster perlindungan masyarakat, penanganan kesehatan, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Ia menjelaskan, klaster perlindungan masyarakat realisasi penyaluran PKH sebesar Rp 202,35 miliar untuk 9.080 KPM, kartu sembako sebesar Rp 276,86 miliar untuk 171.705 KPM, BLT dana desa Rp 414,99 miliar untuk 159.714 KPM, dan BLT minyak goreng sebesar Rp 51,51 miliar untuk 171.705 KPM.
Untuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran klaim pasien sebesar Rp 282,45 miliar untuk 4.363 pasien, dan insentif nakes sebesar Rp 12,16 kepada 2.170 nakes.
Realisasi program penguatan pemulihan ekonomi untuk padat karya PUPR Rp 155,16 miliar kepada 7.370 penerima, infrastruktur konektivitas PUPR sebesar Rp 179,69 miliar, ketahanan pangan PUPR Rp 40,86 miliar, dan insentif pajak Rp 7,73 miliar. ani
