JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.
Terhitung sejak hari kenaikan BBM bersubsidi tersebut, silih berganti aksi demonstrasi dilaksanakan para mahasiswa dan masyarakat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.
Merespons aksi-aksi tersebut, pimpinan DPRD Kalsel menginisiasi melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (13/9), dengan mengundang perwakilan Pertamina, SKPD terkait, mahasiswa, hingga pengemudi transportasi online untuk membuat naskah rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Pada Jumat (16/9), diwakili Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan NB SH didampingi Plt Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini beserta staf, terbang ke Jakarta untuk menyerahkan surat hasil RDP tersebut ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI.
Menurut Rosehan, hal ini merupakan wujud dari ikhtiar bersama. Ia mengatakan, DPRD Kalsel berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat, sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya.
“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomian di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” ujar Politisi Partai PDI Perjuangan.
Wakil Gubernur Kalsel periode 2005-2010 itu berharap, surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspons dan diakomodir pemerintah pusat, agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi oleh pandemi Covid-19, tidak tambah sengsara karena kebijakan ini.
Plt Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini berharap, upaya menyerahkan hasil RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta masyarakat Kalsel secara khusus.
Adapun isi dari surat hasil RDP yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH dengan nomor: 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September tersebut, yaitu penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kemudian, mendesak pemerintah secara serius memberantas mafia BBM dengan membentuk satgas yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat, meminta Pemprov dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM, meminta DPRD turut memberantas mafia BBM di Kalsel.
Selanjutnya, mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM, serta mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. rds
