BANJARBARU – Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa meluncurkan aplikasi inovasi baru.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Dr Rahmaddin di Banjarbaru, Selasa (7/9) menjelaskan aplikasi baru tersebut dimaksudkan untuk mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.
Hal itu disampaikannya pada sosialisasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Rumah Teman (Rumah urai masalah temukan jawaban) Sila Praja Bergerak (sistem layanan pengadaan barang dan jasa bersama gelorakan rakyat).
Menurut Rahmaddin, melalui “Rumah Teman” tersebut pihaknya akan menfasilitasi terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus mencarikan solusinya.
Rahmaddin menyebutkan sesuai Inpres pengadaan barang dan jasa pemerintah minimal 40 persen menggunakan produk dalam negeri dan Pemprov Kalsel sangat mendukung program pemerintah tersebut.
Menurut Rahmaddin, aplikasi inovasi yang diluncukan ini dalam rangka minimalisir sanggah dan sengketa serta permasalahan hukum lainnnya dan juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.
Selain itu, kata Rahmaddin, diharapkan juga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa dan paling penting melalui aplikasi itu dalam pengadaan barang dan jasa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Kami juga berharap melalui aplikasi ini akan terjadi peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di banua ini,” katanya.
Dia mengatakan melalui aplikasi yang telah diluncurkan kini jumlah transaksi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 97 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Jumlah produk yang masuk e-katalog yang merupakan produk dalam negeri mencapai 1.003 produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan jumlah penyedia juga mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 425 menjadi 900 penyedia.
Selain itu, katanya, jumlah lelang juga mengalami peningkatan dan saat ini tercatat mencapai Rp44,4 miliar untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketua Panitia Pelaksana, Khairil Anwar melaporkan peserta sosialisasi pejabat administrator satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel dan fungsional pengadaan barang dan jasa pada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalsel. ani
