BANJARMASIN – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menyayangkan situasi yang terjadi di partainya jelang Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikannya usai beredar pemberitaan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa yang diklaim telah dipecat dari jabatannya, dan digantikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono,
“Saya sangat menyayangkan sekali situasi ini. Semestinya semua pihak mengendalikan diri, karena sedang menghadapi persiapan pemilu atau pencalegan. Situasi seperti ini efeknya kurang bagus buat partai, karena tidak elegan serta malu di mata umat dan kader,” ujarnya saat dihubungi via handphone di Banjarmasin, Selasa (6/9).
Disinggung terkait posisi Suharso yang digantikan Mardiono di Forum Mukernas, ia menyebutkan itu seperti kudeta, karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. “Tidak benar. Saya sudah tabayun dengan Pak Suharso. Beliau menegaskan tidak mengundurkan diri,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.
Sedangkan hasil mukernas itu dinilai ilegal, karena tidak memenuhi persyaratan AD/ART untuk memilih Ketua Umum PPP. “ Kami di DPP PPP sikapnya biasa saja dan cuek saja. Kami sedang fokus untuk menghadapi pencalegan dan Pemilu 2024,” jelasnya.
Apakah ada tindakan tegas dari DPP terhadap yang melakukan kudeta, ia mengatakan biasanya ada sanksinya, bisa diberi peringatan atau diberhentikan.
Sementara dalam beberapa pemberitaan, keretakan di internal partai sudah terendus sejak Juni lalu. Munculnya konflik dimulai dari demonstrasi sejumlah kader di berbagai daerah, yang menuntut Suharso mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin partai Kabah.
Para kader menggeruduk kantor PPP Jawa Timur dan Jakarta Pusat hingga aksi berakhir ricuh. Konflik internal berlanjut dipicu oleh pernyataan Suharso dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022, yang menyebut amplop untuk para kiai merupakan benih dari tindak korupsi. rds
