Komisi IV Minta Dinsos Verifikasi Ulang DTKS
BANJARMASIN – Banyak upaya dan program penanggulangan kemiskinan di kota Banjarmasin dilakukan pemerintah namun hal tersebut masih belum mampu menekan angka kemiskinan di kota ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi mengatakan, masalah kesenjangan sosial masih banyak ditemukan di lapangan terutama pada masyarakat yang tergolong miskin. Misalnya masalah kesehatan dan pendidikan yang terlihat jelas.
“Ada anaknya yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena harus menjadi tulang punggung,” katanya.
Atau ada anak yang kurang sehat sehingga tumbuh kembangnya terganggu atau disebut stunting karena keterbatasan ekonomi orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Stunting itu umum disebabkan keterbatasan ekonomi orangtuanya karena sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Ketua pansus penanggulangan kemiskinan ini mengatakan bahwa penanggulangan masalah kemiskinan di Banjarmasin harusnya dikeroyok bersama-sama. Upaya pemko sudah bagus seperti mengadakan program dapur sehat untuk membantu orangtua memberikan makanan tambahan anaknya. Upaya lain yakni mendampingi anak dalam program pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Tetapi ia masih heran, angka kemiskinan belum berkurang sehingga ia meminta pemko melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang data miskin setiap tahun. “Harus dievaluasi setiap tahun kalau perlu memiliki data kemiskinan terpusat sehingga data tersebut tidak tumpang tindih yang menyebabkan Doble data miskin dari satu dinas ke dinas lain,” jelasnya.
Menurutnya, jika dilakukan verifikasi data setiap tahun maka pastilah ada perubahan data. “Mungkin saja karena anaknya sudah mendapatkan pekerjaan maka hidupnya lebih enak. Dan itu bisa dicabut dari data bantuan sosial,” katanya. via
