BANJARMASIN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK sangat mendukung transportasi massal kereta api bisa terlaksana secepatnya di banua ini.
Sebab wacana transportasi massal kereta api ini sudah ada sebelum Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang akan dipusatkan di Provinsi Kalimantan Timur.
Bahkan diawal misi visi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor periode pertama sudah termasuk dalam RPJMD untuk lintas kabupaten/kota yakni Kabupaten Tabalong, Balangan HSU dan perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah belum terealisasi transportasi kereta api.
“ Kami sangat mendorong transportasi kereta api segera dilaksanakn dan ini sudah ada kajian, maunya pemerintah pusat itu lahan jangan ada dianggarkan tapi dihibahkan oleh kabupaten masing-masing,” ujar H Supian HK ditemui di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (26/7) sore.
Amdal sudah ada tapi ini menyangkut lahan, dibuat jalan poros nanti kabupaten/kota yang mengibahkan lahan dan itu dikaji tahun 2022 ini.
“ Kita kemungkinan kolaborasi ganti rugi lahan masyarakat,sedangkan pemerintah pusat hanya untuk membangun. Masih kecil anggaran Rp 24 triliun, kalau di Pulau Jawa sampai ada ratusan trilun,” jelasnya.
Pajak Bumi dan bangunan seperti batubara dan sawit banyak dilempar ke pusat. “ Ini yang kami perjuangkan agar bisa diperoleh Kalsel kembali, jangan sampai kita yang memberikan penghasilan tapi tidak menerima apa-apanya,” tegasnya. rds
