BANJARMASIN- Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan H Gusti Abidinsyah sampaikan persoalan jalan di banua ini kepada peserta didik personil pendukung dan liasion officer Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler ( Dikreg) ke 31 tahun 2022.
Dimana dalam pertemuan dengan peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke 31 ada dipertanyakan terkait persoalan jalan, termasuk Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto pun memberikan perhatian khusus terkait kondisi jalan yang ada di Provinsi Kalsel ini.
Gusti Abidinsyah mengatakan Dimana pencapaian jalan nasional hanya 9 persen, provinsi 6 persen dan kabupaten 3 persen.Hal itu penuh kesenjangan oleh karena itu dari Komisi III DPRD Kalsel ada inisiatif membuat peraturan daerah tentang manajemen jalan yang memfokuskan jalan-jalan di Kalsel.
“Sebenarnya kami di Komisi III DPRD Kalsel selalu berupaya bagaimana meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas jalan di Kalsel salah satunya contoh apa yang dilakukan pihak Badan Jalan Nasional ini dari marabahan sampai Pelaihari dan Sungai Danau sudah mempuni cuma yang menjadi persoalan jalan-jalan nasional di daerah Hulu Sungai,” ujar Gusti Abidinsyah.
Memang ada beberapa kali pertemuan persoalan jalan dan diharapkan provinsi melakukan peningkatan kapasitas jalan ini sendiri. Kalau jalan nasional kapasitas ditingkatkan akan menjawab pertanyaan Kapolda Kalsel tersebut.
Di Kalsel sebenarnya ada 3 klarifikasi jalan satu jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang dianggarkan masing-masing.kalau line kuning jalan nasional, line putih provinsi.
“Sekarang ini provinsi banyak membantu ke kabupaten karena kesulitan anggaran oleh karena itu kita berhara pihak kabupaten lebih memprioritaskan persoalan jalan di daerah masing-masing,berat juga kalau provinsi harus menjadi penyedia anggaran itu,” jelasnya.
Perolehan aset contoh seperti jalan di daerah Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu jalannya panjang dan rusak berat menurut informasi Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu sedang dialihkan kewenangannya kepada provinsi.
“ Tapi kita berharap kalau bisa kabupaten memperhatikan jalan strategis tolong dikondisikanlah hal itu,”harapnya.rds
