Ilustrasi (Foto:mb/web)
JAKARTA – Pemerintah mewajibkan pengunjung pusat perbelanjaan (mal) untuk vaksin booster covid-19. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat tertanggal 11 Juli 2022.
“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (5/7) lalu.
Ia mengatakan, pengetatan syarat jalan dan berpergian diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang melonjak signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman.
Kenaikan signifikan ini juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Luhut menambahkan penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah.
Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.
Terpisah, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan vaksin booster sebagai syarat masuk mal. Pengelola pusat perbelanjaan juga siap menjadikan pusat perbelanjaan sebagai pusat vaksinasi.
“Sampai dengan saat ini dan untuk selanjutnya (pengelola) pusat perbelanjaan akan tetap mendukung dan terus berpartisipasi aktif untuk mendorong percepatan vaksinasi,” ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.
Menurutnya, keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi saat periode menjelang libur Idulfitri meningkat pesat. Namun, kini antusiasme tersebut mulai menurun.
“Tingkat vaksinasi booster harus terus didorong dalam waktu singkat ataupun secepatnya guna mencegah terjadinya kembali lonjakan jumlah kasus positif covid yang akan merugikan kembali kita semua,” ujarnya. Web
