BANJARBARU – Kota Banjarbaru resmi ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Kini pihak pemangku kebijakan terus berbenah pembangunan dan ruang di Kota Idaman tersebut.
Mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banjarbaru yang kini masih tahap pembahasan dalam revisi rancangan peraturan daerah (Raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru. Fadliansyah Ketua DPRD Banjarbaru, mengatakan, pembahasan masih berlangsung dengan dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
“Pembahasan masih berlangsung terkait pemanfaatan lahan di Banjarbaru. Dan penggunaannya sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan status ibukota provinsi di Banjarbaru,” tuturnya kepada jejakrekam.com usai perhelatan rapat paripurna, Selasa (12/7).
Mengenai proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Banjarbaru, jelas politisi Gerindra itu, Banjarbaru belum sampai 30 persen.
“Kalau RTH kaya taman, dan lainnya akan kita genjot sampai 30 persen. Sekarang masih kurang 30 persen. Kalau daerah penghijauan, hutan di Banjarbaru masih cukup,” ungkapnya.
Ia berharap, para developer besar agar dapat menyisihkan lahannya untuk fasilitas umum dalam kebutuhan RTH.
Dalam perubahan dan pengembangan wilayah, tandasnya, akan disesuaikan. Misalnya, di wilayah Landasan Ulin. Arah pembangunan Banjarbaru bergeser ke Landasan Ulin sebagai bentuk memanfaatkan status Bandara Syamsudin Noor agar dikembangkan menjadi pusat bisnis.
“Karena daerah Kota Baanjarbaru sudah mulai pesat perumahan dan pembangunan. Makanya sekarang kita arahkan ke Landasan Ulin,” pungkasnya.
Wilayah Cempaka, sambung Fadli, akan difokuskan menjadi pusat pemerintahan. Baik itu kantor pemerintahan kota maupun kantor pemerintahan provinsi. Serta sarana pendukung lainnya.
“Harapannya dengan adanya revisi RTRW ini, tata ruang di Banjarbaru dapat disesuaikan. Banjarbaru tetap konsisten sebagai kota jasa dan kota permukiman. Semakin banyak orang yang mau berinvestasi dan tetap melestarikan lingkungan,” imbuhnya. Jjr
