BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mempertanyakan parkir liar yang menjamur di Kota Seribu Sungai kepada dinas perhubungan setempat, saat rapat dengar pendapat (RDP).
Parkir liar tersebut bukan hanya kendaraan roda dua, namun juga kendaraan roda empat hingga trus juga cukup banyak parkir memakan bahu jalan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi mengaku banyak menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat, dengan maraknya parkir liar tersebut. Terutama di kawasan Basirih Selatan, Pelabuhan Martapura Lama, dan beberapa jalan protokol.
“Banyak sekali parkir truk hingga menimbulkan kemacetan karena jalan umum menjadi sempit,” katanya.
Politisi asal PAN ini ingin ada tindakan tegas terhadap keberadaan parkir liar tersebut, seperti memberikan sanksi bagi kendaraan khususnya truk yang memarkirkan parkir di kawasan Barisih Selatan.
“Truk-truk itu sangat jelas pelanggaran karena memarkirkan secara sengaja. Begitu juga sanksi bagi parkir liar roda dua yang banyak ditemukan di jalan protokol, “katanya.
Selain itu, ia ingin dishub memasang plang tidak boleh parkir, termasuk aturan dan sanksinya, sehingga mereka mengetahui bahwa lokasi tersebut dilarang parkir.
Menurut Afrizaldi, dengan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar tersebut, dapat memberikan efek jera dan tidak ada kompromi.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin HR, juga mengkritik soal PAD di sektor retribusi parkir yang tidak dikelola dengan baik.
Ia ingin dishub segera membenahi parkir liar, dan menjadikan itu sebagai pendapatan baru untuk menambah keuangan daerah.
“Kami hanya ingin dishub fokus menangani parkir itu. Kalau dikelola baik, tentunya PAD di sektor retribusi parkir juga meningkat,” katanya.
Sementara, Kabid Lalu Lintas Dishub Banjarmasin Febpry Ghara Utama mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses pendataan jumlah parkir liar dan resmi di kota setempat.
Ia mengungkapkan, PAD di sektor retribusi parkir sudah tercapai 50 persen pada pertengahan tahun ini, yakni sekitar Rp 2 miliar lebih dari total Rp 4 miliar yang ditargetkan.
“Sekarang kami tengah memasukan ke database. Yang tidak berizin akan kami dorong segera mendaftar untuk mendapat izin,” katanya. Via
