BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengungkapkan realisasi belanja APBN di Kalsel sampai bulan Mei 2022 mencapai Rp9,414 triliun atau 37,56 persen dari pagu.
“Kalau secara total pencapaian realisasi belanja APBN di Kalsel tersebut lebih rendah sebesar 5,96 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu,” ujarnya pada media breifing di Banjarmasin, Senin (27/6).
Sulaimansyah menyebutkan, untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp2,536 triliun atau sekitar 31,03 persen dari pagu, atau turun 12,58 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 mencapai Rp2,901 triliun.
Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat itu, katanya, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal tahun 2022, karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years sebagai akibat pandemi Covid sebagaimana yang terjadi pada awal tahun yang lalu.
Menyinggung penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel, Sulaimansyah menyebutkan, sampai akhir Mei 2022 tercatat sebesar Rp6,787 triliun atau 40,72 persen dari pagu, dibandingkan realisasi tahun lalu pada bulan yang sama, realisasi bulan Mei 2022 lebih rendah dengan selisih sebesar 3,26 persen.
Sementara itu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai bulan Mei 2022 masing-masing telah mencapai Rp1,712 triliun atau 39,77 persen dari pagu dan Rp3,661 triliun atau 48,90 persen.
Sedangkan penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Mei 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp809,83 miliar atau 22,60 persen dari pagu yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik.
Untuk penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp679,03 miliar atau sebesar 47,60 persen dari pagu dan realisasi ini lebih tinggi 32,27 persen dari periode yang sama tahun 2021senilai Rp513,36 milyar.
Dia juga menyebutkan, realisasi PC-PEN di Kalsel hingga akhir Mei 2022 telah mencapai Rp877,52 miliar yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp132,19 miliar untuk 99.080 keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu Sembako sebesar Rp177,85 miliar dengan penerima sejumlah 171.513 KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp252,91 miliar untuk 159.714 KPM serta BLT Migor sebanyak Rp51,45 miliar untuk 171.513 penerima.
Sulaimansyah juga menyebutkan capaian pendapatan negara di Kalsel sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional dan sampai 31 Mei 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan dominasi sektor pertambangan.
Pengaruh tingginya penerimaan negara yang berasal dari aktivitas pertambangan pada masa semester II 2021 ternyata berdampak pada penerimaan perpajakan pada bulan Mei 2022.
Hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp6,969 triliun atau 65,62 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 79,28 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 atau meningkat Rp3,082 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Mei 2022 telah mencapai Rp6,033 triliun atau 66,10 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9,728 triliun. Ani
