BANJARMASIN – Rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai 28 November 2023 nanti membuat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin langsung mengambil langkah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengaku perlu rapat terlebih dahulu bersama instansi terkait juga pimpinan, menyikapi persoalan itu.
“Pak Sekdako Banjarmasin, sudah menginstruksikan. Pertama, yang dilakukan adalah mendata berapa jumlah seluruh honorer Pemko Banjarmasin,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (3/6) siang.
“Selama ini ada datanya, tapi selalu berubah ketika ada anggaran. Kemudian, karena mekanisme honorer ini berada di SKPD masing-masing,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya mengaku masih mengumpulkan dulu data-data berapa jumlah karyawan atau tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Kemudian, baru kami rapatkan untuk arah kebijakannya bersama dengan pimpinan,” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya secara pribadi ia menilai ada kemungkinan penghapusan honorer tidak semuanya bisa dilaksanakan di SKPD.
“Contohnya guru. Kalau tidak ada honorer, siapa yang mengajar? Artinya, masih ada kemungkinan perbedaan penerapannya. Walaupun untuk guru PPPK-nya berjumlah 1.300, yang pensiun tiap tahunnya kan juga banyak. Ada ratusan tiap tahun,” jelasnya.
Bahkan menurutnya belum termasuk dengan pegawai honorer yang berada di bidang kesehatan. Dua SKPD itu, menurut Totok tentu masih masih sangat diperlukan.
“Intinya, kami masih mengumpulkan data jumlah keseluruhan kemudian nanti merapatkannya,” imbuhnya.
“Intinya kita analisa dulu, baru minggu depan kita rapatkan,” tuntasnya.
Dikonfirmasi terpisah. Kepala Dinkes Banjarmasin, Ramadhan Mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga masih memasukan data sesuai dengan formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
“Kami juga sudah menggelar rekonsiliasi, kemarin. Kami komunikasikan, dalam artian mencari solusi bersama dengan BKD dan Diklat, BPKPAD,” ujarnya.
“Kan kami ada analisis jabatan, kebutuhan beban kerja. Sementara yang ada saja kami masih kekurangan. Apa lagi misalnya dengan penghapusan ini. Yang pasti kami diskusikan dahulu,” jelasnya.
Disinggung berapa banyak honorer di dinasnya, Ramadhan mengaku belum mengetahui secara pasti. Di sisi lain, lantaran ia juga merupakan pejabat baru yang dilantik.
“Tapi pegawai keseluruhan ada 1.500-an. Yang pasti, kami akan terus berjuang agar kami tetap bisa mengakomodir para honorer,” pungkasnya. Dwi
