KOTABARU – Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi. Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, ternyata daerah tersebut merupakan kategori blank spot.
Salah seorang warga Pulau Sembilan Gisman memaparkan, selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa berkomunikasi, belum bisa dinikmati pihaknya.
“Kami akui, memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil. Kami berharap, bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik,” ujarnya usai mendapat kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, di stand produk UMKM Setdakab Kotabaru, Rabu (1/6) malam.
Menurutnya, dengan adanya fasilitas telekomunikasi ini, selain membantu sektor pendidikan, juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.
“Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet. Apalagi SMA di Kecamatan Pulau Sembilan hingga saat ini masih susah mendapatkan sinyal, contohnya saat ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan otomatis, mereka harus ke desa seberang,” jelasnya.
Ia ingin pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan itu, dapat setara seperti kecamatan lainnya di otabaru. “Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil, kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju,” katanya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Pemkab Kotabaru bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa ditanamkan satu batang BTS, agar akses jaringan internet dapat dinikmati warga Pulau Sembilan secara maksimal.
“Tahun 2018 silam, saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru memberikan tanah untuk dipasang BTS, supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting,” ucapnya.
Menurutnya, jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan Kotabaru hanya bisa diakses di satu wilayah saja, yakni di Pulau Marabatuan.
“Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI. Yang jelas ini terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot, agar Pulau Sembilan bisa terakses dengan baik,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel itu.
Seiring digalakannya Smart Kampung, ia menegaskan agar setidaknya pemkab bisa segera memfasilitasi keinginan dari warganya, yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.
“Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja. Cakupannya sudah luas, contohnya peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet, dan ini harus didukung pemerintah apakah itu kabupaten, provinsi, bahkan pusat, karena dananya dari APBN,” ucap Yani Helmi.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan, ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS, melalui koordinasi Diskominfo dan Kemenkominfo RI.
“Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar, tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil, dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi,” katanya.
Dengan adanya BTS, lanjut dia, tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata, melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyang pendidikan.
“Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi, dan ini menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemenkominfo RI, maka akan diusulkan melalui alokasi anggaran APBD Pemprov Kalsel. “Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka akan kita usahakan melalui APBD,” pungkasnya. Rds
