BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan datangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Untuk menyampaikan sejumlah permasalahan warga terkait kelangkaan dan melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram dan solar di seluruh daerah di Provinsi Kalsel.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha mengatakan permasalahan gas tabung melon ini tidak hanya dirasakan oleh warga Kalsel, namun juga hampir di semua daerah.Bahwa saat ini banyak pendistribusian yang kurang tepat sasaran.
“ Kita minta rubah dari segi aturan yang selama ini kewenangan dari pemerintah pusat bisa dilakukan penindakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,kita harapkan Pemprov Kalsel bisa mengawasi langsung dan melakukan kewenangan penindakan sendiri. Kita perjuangkan bagaimana caranya gas LPG 3 Kg normal dan murah, kalau bersubsidi itu betul-betul dijalankan,” ujar ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalsel ini, saat dihubungi via handphone di Banjarmasin, Senin (30/5) siang.
Masalahnya Pemerintah Pusat mana tahu kalau terjadi hal-hal seperti itu, yang tahu adalah di daerah itu sendiri.”Besar harapan kami agar pemerintah dapat segera bertindak, sehingga pola pengawasan menjadi lebih tertib,” harapnya.
Ia mengharapkan adanya solusi kongkret yang bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, baik permasalahan kelangkaan dan penerapan harga eceran tertinggi.
Tidak itu saja, ujar H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha atau yang biasa disapa Haji Zanie ini terkait kelangkaan BBM solar pun disampaikan kepada Kementerian ESDM.
Sementara, Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ke Kementerian ESDM ini disambut langsung oleh Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, Christina Meiwati Sinaga.
Christina mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang melaksanakan uji coba subsidi tertutup di Kalimantan Utara, agar LPG 3 kg ini tepat sasaran.
“Sekarang uji coba kepada konsumen dengan aplikasi My Pertamina namun Kalsel tidak masuk sampling, untuk mengetahui berapa kebutuhan di daerah yang disampling di 35 kabupaten/kota,” ujar Christina.rds
