
BANJARMASIN – Kondisi retaknya dinding dari Bangunan IGD Rumah Sakit Sultan Suriansyah telah ditinjau oleh Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/5).
Para wakil rakyat tersebut ingin memastikan langsung kondisi fisik bangunan, keamanan hingga kenyamanan bagi pasien yang berobat dan menjalankan rawat inap di rumah sakit milik pemko Banjarmasin.
“Kita fokusnya pada kenyamanan orang yang berada di bangunan ini serta keamanan fondasi bangunan,” kata Saut Nathan Samosir, anggota dewan dari Fraksi PDIP.
Terlebih mengingat hasil analisa bangunan PUPR tersebut, pihaknya menyarankan RS juga mulai menyusun rencana dan anggaran agar dapat menindaklanjuti saran PUPR.
“Yang diutamakan analisa lagi ke pihak ketiga agar bisa segera dilakukan perbaikan meskipun tingkat kerusakan masih tergolong ringan,” pintanya.
Sementara, Direktur RS Sultan Suriansyah, Muhammad Syaukani, mengungkapkan hasil surat resmi hasil analisa dari PUPR Banjarmasin pada 23 Mei 2022 tadi, keretakan gedung IGD masih tergolong ringan. “Hasil analisa menyebutkan bahwa keretakan gedung IGD RSUD Sultan Suriansyah tingkat kerusakan dinyatakan kerusakan ringan yakni 15,38 persen dan gedung penunjang yakni 7,1 persen,” ujarnya.
Dari hasil analisa tersebut juga dinyatakan penyebab terjadinya kerusakan kemungkinan disebabkan dari getaran kegiatan proyek pembangunan Siring dan dermaga di sekitar bangunan IGD RS berlokasi di Kelayan Selatan Banjarmasin Selatan.
“Dugaan keretakan akibat dari pekerjaan pemancangan gedung utama RS dan pekerjaan pemancangan sitepile Siring Sungai Martapura yang menggunakan alat pancang yakni hammer,” jelasnya
Atas hasil analisa tersebut maka pihak RS disarankan untuk menganggarkan dan melakukan perbaikan serta melakukan uji kehandalan gedung ke pihak ketiga agar bisa mendapatkan hasil analisa secara detail. “Meski demikian tak mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan pada pasien, namun kami pun tetap mengupayakan saran dari PUPR tersebut seperti uji kehandalan dan perbaikan,” katanya.
Dengan dasar analisa itu juga, lanjutnya, tentunya perlu anggaran yang besar sehingga kamipun perlu berkoordinasi dengan DPRD, dinas kesehatan atau jika ada mekanisme lebih cepat tanpa menunggu anggaran perubahan. Via