AMUNTAI- Plt HSU H. Husairi Abdi, Lc, Wakil Ketua DPRD HSU Mawardi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan M. Ali Asyhar S.E., Ak., CA, CSFA, yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan ini, diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Penghargaan WTP tersebut, merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel M Ali Asyhar mengatakan, BPK Kalsel telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2016 dengan memperhatikan : 1 Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2 kecukupan pengungkapan, 3 efektivitas sistem pengendalian intern, 4 kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc bersyukur dan mengucap terimakasih kepada jajaran BPKAD dan semua SKPD yang bekerjasama dalam kelancaran laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Tak lupa Husairi juga mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pemkab HSU dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran
“Alhamdulillah bersyukur kita kembali meraih WTP pada tahun ini yang ketujuh secara berturut-turut, semoga ini dapat terus kita pertahankan,” ungkap Husairi
Kepada pengelola keuangan di masing-masing SKPD Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan agar bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Husairi menambahkan akan terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan secara intens kepada setiap SKPD. (suf/mb03)
