JAKARTA – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki adanya potensi penyimpangan, dalam tender pengadaan gorden rumah dinas DPR senilai Rp 43,5 miliar.
Misbah mengatakan upaya itu bisa dilakukan, lantaran peserta tender proyek ini keluar sebagai pemenang usai melakukan penawaran harga tertinggi ketimbang peserta lainnya.
“Apalagi pemenang tender justru perusahaan yang nilai penawarannya paling tinggi. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menindaklanjuti potensi penyimpangannya,” kata Misbah, Minggu (8/5), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Tak hanya KPK, Misbah juga mengatakan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit terkait kejanggalan tender tersebut. Baik audit dari sisi proses maupun prosedur dalam sistem tender di Kesekjenan DPR.
Ia mencurigai ada yang tak wajar bila perusahaan bisa menang tender dengan mengajukan harga paling tinggi. Terlebih lagi, bila spesifikasi barang yang diajukan sama.
“Itu patut dicurigai ada potensi penyimpangan sejak dari prosesnya,” ucap dia.
Di sisi lain, Misbah juga mengkritik pihak Sekjen DPR tetap memaksakan pengadaan Gorden meski banyak penolakan di kalangan anggota dewan dan masyarakat.
“Ini berarti bahwa sekretariat dewan tidak responsif terhadap suara masyarakat,” kata dia.
Sebagai informasi, tender gorden rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Perusahaan itu berhasil mengalahkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang.
Harga penawaran dari PT Bertiga Mitra Solusi terlihat lebih tinggi ketimbang penawaran dari dua peserta lainnya yang dipublikasikan di laman resmi LPSE DPR RI.
PT Bertiga Mitra Solusi menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Sementara, dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp 37,7 miliar.
Belum ada pernyataan dari PT Mitra Bertiga Solusi terkait hasil tender ini. Upaya untuk menghubungi perusahaan terkait tender ini melalui email belum mendapatkan respons.
Di situs perusahaan juga sudah disebutkan bahwa tender “Supply and Instalation Gordyn and Blind The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia” termasuk dalam proyek perusahaan saat ini.
Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor dan penyedia interior, integrator sistem dalam bidang teknologi dan informatika. Perusahaan ini mengaku sudah memiliki banyak klien dari BUMN, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah.
Pihak cnnindonesia.com juga sudah berupaya menghubungi Sekjen DPR Indra Iskandar soal polemik gorden DPR ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini diturunkan. web
