BANJARMASIN – Usai diresmikannya Jembatan HKSN Patih Masih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, berencana menggarap jembatan kembar Sulawesi.
Dalam LPSE Banjarmasin telah dilelang ulang pengawasan teknis penggantian Jembatan Sulawesi 2 senilai Rp 660 juta lebih oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 13 April 2022.
Jembatan Sulawesi 2 ini akan menggantikan jembatan kayu ulin yang menghubungkan ruas Jalan Sulawesi, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah dengan Jalan Masjid Jami, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Atau juga dikenal dengan sebutan Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT).
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini mengakui soal kelanjutan model jembatan kembar Sulawesi memang sudah lama digulirkan, karena pada gagal lelang pada 2020 lalu.
“Namun, soal rencana pembangunan Jembatan Sulawesi 2 belum pernah dibicarakan dengan DPRD Banjarmasin, termasuk soal anggarannya di APBD 2022,” ucap Isnaini, Senin (25/4), seperti dikutip jejakrekam.com.
Mantan Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan hal yang sama juga terjadi pada rencana pembebasan lahan hingga fisik Jembatan Pramuka-Sungai Gampa, tak pernah dibahas secara intensif antara pemerintah kota dengan dewan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Isnaini mempertanyakan hal itu. Diakui dia, sebelum ada pejabat definitif di Dinas PUPR Banjarmasin, banyak proyek fisik yang tertunda untuk dilelang. Kini posisi itu sudah diisi Suri Sudarmiyah yang dilantik Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pada Jumat (22/4).
“Kami akan segera agendakan untuk pemanggilan pejabat Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait dengan rencana-rencana proyek fisik seperti Jembatan Sulawesi 2 dan lainnya. Ini penting karena menggunakan dana APBD, serta jangan mengulang kasus Jembatan HKSN yang baru rampung digarap tiga tahun,” tutur Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini. Jjr
