BANJARMASIN – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang membidangi infrastruktur dan pembangunan memfokuskan perkembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Banua Enam antara lain Kabupaten Batola, Banjar,Tapin,Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah,Balangan serta Tabalong.
Dalam kunjungan kerjanya, Komisi V DPR RI ke Banua Enam beberapa waktu lalu juga telah mengundang Gubernur Kalsel ,Walikota dan Bupati di Kabupaten Tabalong.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan persoalan infrastruktur sudah banyak direspon pihak Kementerian atau mitra keja Komisi V DPR RI misalnya dimana Pemkab Tabalong sudah menghibahkan tanahnya untuk dibangun kantor Basarnas pada tahun 2023 ,sehingga kalau terjadi apa-apa antara perbatasan Kaltim dan Kalsel tentunya Basarnas sudah siap.
Begitu juga rencana pembangunan Bandara baru di Tabalong di Desa Kambitin Raya Tanjung.”Kalau Bandara di Tabalong di Desa Kambitin Raya Tanjung kita sudah menyepakati mulai minggu ini BMKG melakukan penelitian melihat arah angin,suhu, cuaca danlainnya.Tapi yang jelas potensi untuk itu besar karena bandara itu peninggalan zaman Jepang,” ujar Syaifullah Tamliha saat ditemui di Banjarmasin,Sabtu (23/4) malam.
Tentu saja akan dibangun bandara baru dengan luasan ideal minimal 200 hektar, tapi kalo ingin menjadi bandara Internasional memerlukan sekitar 1500 hektar dengan jaraknya 200 Km dari bandara Syamsudin Noor, kemudian 300 Km dari bandara Sepinggan.
“Ini murni usulan kita untuk dibangun bandara Internasional di Kabupaten Tabalong dan sangat besar sekali potensinya sebagai penyangga IKN,” jelas Politisi Senior PPP ini.
Yang pentingkan dari Bandara Syamsudin Noor sampai perbatasan Panajam tidak ada lagi jalan berlobang, Jembatan Paringin sudah dibuka aksesnya dan akan dibuat jembatan kembar,Jalan Pantai Hambawang dan Amuntai sudah mulus.Selain itu fokusnya untuk Riam Kiwa di Kabupaten Banjar dengan anggaran Rp 240 miliar,tinggal tahap pelaksanaan saja lagi.
“Kalau saya sudah memperjuangkan DAK setiap tahunnya Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar untuk daerah Kalsel,” tambahnya.
DAK disalurkan ke 8 kabupaten baik berupa jalan danlainnya khusus infrastruktur di Banua Enam yakni Kabupaten Batola,Banjar,Tapin,HSS,HST,Balangan serta Tabalong.
“Saya melihat langsung pelaksanaannya dan monitor,sekarang jalan itu sudah dikerjakan.dan itu sejak saya menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI.Dalam pembangunan infrastruktur itu untuk berpikir kepentingan 50 sampai 100 tahun yang akan datang jangan hanya ecek-ecek saja,” ujarnya.rds
